Politisi Golkar Kampar, Ahmad Fikri Gunakan Politik Malin Kundang

RADARPEKANBARU.COM- Politisi yang pernah dibesarkan Jefry Noer ini sekarang bak srigala yang mulai memakan tuannya, Jefry yang sudah mendekati akhir masa jabatannya seolah sudah tak dipandang lagi oleh anak didiknya yang selama ini pernah ditimang-timangnya.

Ia adalah politisi golkar kampar Ahmad Fikri yang seolah tak pandai membalas budi, padahal dulu menurut sumber terpercaya disaat ingin merebut ketua golkar Kampar, Fikri sempat dibiayai ongkos politik yang cukup besar oleh Jefry Noer.

"Air susu dibalas air tuba, sekarang ia menggigit tuannya, padahal dulu dia tak ada apa-apanya sampai akhirnya dibesarkan dan berhasil menjadi ketua Golkar Kampar, padahal dia tidak layak menjadi pemimpin, dia pakai politik Malin Kundang" kata Sumber Radar yang juga pengurus golkar Kampar yang tak ingin namanya di ekspose.

Manuver politik Ahmad Fikri sang anak durhaka, kepada tuannya, sebagaimana dikutip Radar dari situs halobisnis.com , Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri, mengolok-olok Jefry Noer,  mengenai hasil laporan Panitia Khusus (Pansus) Akhir Masa Jabatan (AMJ) dalam paripurna DPRD Kampar, sudah menyatakan bahwa lapor dimasa kepemimpinannya 1 Priode itu  merah semua.

"Sudah jelas lapornya merah semua, itu terlihat dari laporan Pansus AMJ, "kata Fikri seolah mengejek dan memperolok Jefry Noer, hal ini disampaikan saat berada diruangan Sekwan DPRD Kampar, Rabu (07/09/2016) kemarin.

Gayung bersambut, Fikri seolah berhasil memperngaruhi rekannya sesama anggota DPRD agar memusuhi Jefry Noer.

Berikut ini kutipan lapor  merah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar selama dipimpin Bupati Jefry Noer menurut pandangan Ahmad Fikri cs. Hal Ini tertuang dalam Laporan Panitia Khusus Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj-AMJ) periode 2011-2016yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kampar.

Laporan Pansus dibacakan oleh Hermiati. Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Ahmad Fikri. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kampar Ahmad Yuzar hadir mewakili Bupati. Sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga hadir dalam Paripurna.

Hermiati mengawali laporan Pansus dengan panilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia mengemukakan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergali secara maksimal. Sedangkan dari segi target dan realisasi belanja daerah, menurut dia, belum terlaksana secara efektif dan efisien.

Jika dihubungkan dengan Lima Pilar program Pemkab Kampar, Politisi Partai Golongan Karya ini menyatakan, Pansus mengapresiasi. Pujian dialamatkan ke Pembentukan Peraturan Daerah Maghrib Mengaji dan Perda Pendidikan PDTA.

Namun Pilar Kedua yakni mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan SDM, lanjut Hermiati, Pansus menilai belum memenuhi target. "Belum terpenuhinya target ketersediaan ruang kelas belajaruntuk pendidikan dasar di beberapa wilayah," ujarnya.

Hermiati menuturkan, persoalan kesenjangan dalam penempatan guru juga belum terjawab. Akibatnya, jumlah guru di desa masih kurang. Tak sampai di situ, ia mengemukakan, Sekolah Unggul Terpadu (SUT) juga belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Pansus juga menyorot program Koperasi Kampar Mitra Mandiri (KKMM) untuk pilar ketiga yakni mengembangkan potensi SDA dan potensi masyarakat. Menurut Hermiati, keberadaan KKMM masih jauh dari harapan. "Iduik sogan mati indak omuo. Lai-lai, tapi indak bajalan," katanya dalam bahasa Ocu.
Hermiati mengatakan, kerja sama Pemkab Kampar dengan Bank Bukopin untuk menjalankan KKMM tidak dikaji secara matang dan mendalam terlebih dahulu.

Lebih jauh, Hermiati menyinggung soal program Kampar jadi Sentral Bawang. Menurut dia, pengembangan Bawang di Kampar banyak mengalami kegagalan. "Contohnya di Sungai Geringging sebagai pilot project penanaman pohon. Dimana, petani sudah menjaminkan sebagai agunan surat rumah dan tanah mereka," ujarnya.

Hermiati mengungkapkan, Pansus menanyakan alasan gagalnya program Bawang. "Jawaban petani, kualitas Bawang kita tidak samadengan kualitas bawang di tempat lain. Baru disimpan sehari saja, bawang sudah berubah menjadi lembab dan berjamur," katanya.

Ditambahkan dia, biaya pengembangan bawang di Kampar lebih besar dibanding daerah lain. Ia mengibaratkan biaya itu dengan peribahasa "lebih besar pasak dari pada tiang".

Hermiati juga menyinggung program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) dengan media pengembangbiakan Ternak Sapi. Dimana, Sapi disalurkan oleh Pemkab Kampar. Menurut dia, program tersebut belum terbukti mengangkat ekonomi masyarakat.

"Dari hasil tinjauan lapangan yang menjadi faktor penyebab ketidakberhasilan itu, di antaranya keadaan sapi yang tidak sesuai dengan harganya," kata Hermiati seraya meminta forum Paripurna menonton video yang memperlihatkan kondisi Sapi.

Hermiati sampai pada kesimpulan Pansus. Ia menyatakan, program lima pilar yang dikerucutkan menjadi tiga zero (kemiskinan, pengangguran dan rumah-rumah kumuh) belum berhasil. (radarpku/halobisnis)