Tarif Hingga Jutaan Rupiah, Begini Praktik Korupsi Mengurus e-KTP di Rezim Jefry Noer Kampar

RADARPEKANBARU.COM- Rezim Pemerintahan Jefry Noer memang selalu kontroversial ,berawal dari iklan kertas, praktik percaloan dalam pengurusan Kartu Keluarga dan KTP elektronik (e-KTP) di Kampar terungkap.

Sebagaimana dikutip Radar Pekanbaru dari situs Tribunnews.com, wartawan sempat menghubungi nomor seluler yang tertera pada iklan kertas tersebut, Kamis (1/9/2016) pagi. Dengan maksud berpura-pura menanyakan layanan tersebut.

Saat dihubungi, seorang pria mengangkat sambungan selulernya. Pria itu lantas menanyakan nama si penelepon dan kepentingannya.

Pria yang tidak memperkenalkan namanya itu pun bertanya asal penelepon dari mana. Awalnya, pria itu mengaku dapat mengurus penerbitan e-KTP tanpa surat pindah dari daerah asal. Bahkan mengaku bisa menerbitkan e-KTP dari daerah yang diminta.

"Kalau mau KTP Bengkulu, bisa (walau diurus di Kampar). Kalau Kampar, berarti KTP lokal," kata pria ini. Ia menjamin, e-KTP yang diurusnya terdaftar secara online.

Ia tampaknya enggan menerangkan bagaimana sistem kerjanya dengan Disdukcapil. "Kalau itu, nggak perlu diketahuilah ya," ujarnya. Namun ia mengklaim dirinya adalah agen Disdukcapil.

Pria ini lebih hati-hati dalam percakapan via seluler tersebut. Apalagi saat ditanya tarif layanannya. Ia langsung meminta bertemu. Janjian bertemu pun disepakati. "Nanti kalau sudah di Polres, saya hubungi," katanya.

Percakapan lewat sambungan seluler itu berakhir. Menjelang siang, awak media menanyakan tempat bertemu lewat SMS dikirim ke pria itu. Ia mengaku sedang berada di Pekanbaru.

Kamis siang, pria itu balik menghubungi. Ia membuat janji bertemu keesokan harinya, Jumat (2/9). Dalam percakapan singkat itu, awak media ini kembali menanyakan tarif layanan yang ditawarkannya.

"Kalau dari Bengkulu, 15 setengah. 1.500.000. Kalau dari Padang, sekitar 8 (800.000)," ujarnya. Ditambahkan dia, tarif itu dikenakan untuk satu keluarga sekaligus. Bukan per orang.

Ada Calo e-KTP, Kadisdukcapil Kampar : Itu Ulah Oknum Tidak Bertanggung Jawab

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kampar, Zamzamir geram dengan praktik percaloan dalam pengurusan KTP Elektronik. Ia bahkan mengecam praktik percaloan tersebut.

Zamzamir mengaku tak tahu menahu seperti apa modus percaloan tersebut. Ia berdalih tak bisa mengontrol aktivitas pelayanan e-KTP setiap saat. "Di situ kelemahan kita. Kita tidak bisa mengawasi setiap waktu oknum yang bermain," katanya, Kamis (1/9/2016) siang.

Menurut Zamzamir, selama ini pihaknya memberi toleransi kepada masyarakat dari pelosok. Itu pun bukan dalam pengurusan e-KTP. Sebab, proses perekaman harus terhadap orang yang bersangkutan.

Zamzamir menolak berkomentar lebih jauh soal praktik percaloan di instansi yang dipimpinnya itu. Menurut dia, hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. (radarpku)