Realisasi Anggaran Rendah , Gubri Salahkan Kepala SKPD Kurang Mampu Bekerja

RADARPEKANBARU.COM - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman kembali memanggil 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki anggaran besar namun realisasi anggaran rendah satu persatu dalam sepekan kedepan.

"Jadi mereka menghadap pak gub (Gubernur Riau),ditanyakan kesanggupan mereka," kata Asisten II SekdaProv Riau Masperi di Pekanbaru, Rabu.
    
Dikatakan Masperi, tiga SKPD yang telah menghadap Andi Rachman pada Selasa (28/6) lalu diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Riau, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad serta kesehatan.
    
Dalam pembahasan realisasi anggaran Gubernur Riau meminta kepada jajarannya agar mempercepat serapan yang ditargetkan dalam enam bulan kedepan.
    
"Kita sinkronkan antara anggaran dengan platform yang telah dibuat dan upaya mereka untuk mencapai target itu dalam enam bulan kedepan," katanya.
    
Ia mencontohkan misalnya SKPD mempunyai pagu anggaran sebersar Rp898 miliar sedangkan realisasi anggarannya hanya 10 persen yakni sebesar Rp89 miliar.
    
"Misalnya dari pagu anggarannya tersebut, yang terealisasi hari ini hanya 10 persen, jadi sisanya anggaplah Rp811 miliar dalam waktu enam bulan harus diserap, yang artinya sebesar Rp135 miliar pebulannya," sebutnya.
    
Ia mengatakan, Gubernur Riau meminta upaya percepatan yang dilakukan oleh 12 SKPD agar realisasi anggaran sesuai dengan yang ditargetkan.
     
Disdikbud Riau memprediksi serapan yang ditargetkan pada angka 75 persen sebelum perubahan.
     
"Target minimun 90 persen, berarti mereka (Disdikbud) minus 15 persen, ini yang akan diperbaiki di APBD perubahan," kata dia pula.
    
Namun begitu, ia mengapresiasi RSUD yang mempunyai platform yang bagus dengan sisa efiensi dana 10 persen dan berharap serapan perbulan dapat berjalan lancar.
     
Sedangkan kesehatan,kata dia, prediksi target diakhir 85 persen. Ada sekita 15 persen yang masuk revisi di anggaran perubahan yakni Rp9 miliar moratorium PTT untuk rekruitmen tenaga perawat dan Rp5.4 miliar dari kegiatan lainnya.
     
"Jadi ada sekitar 14 miliar yang masuk kategori revisi, yang diadakan untuk pengadaan obat berarti mereka bisa mencapai target 90 persen keatas," katanya.
     
Ia mengatakan pada Rabu (29/6) ini ada dua SKPD yang akan menghadap Gubernur Riau yakni Dinas pertanian dan Pertenakan serta Dinas Perkebunan Provinsi Riau. (ant)