Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Supaya Dana Desa Riau 2016 Cair, Kepala Desa Harus Segera Serahkan LPJ APBDes
RADARPEKANBARU.COM - Badan Pemberdaayan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPM Bangdes) Provinsi Riau menggesa desa-desa untuk segera menyampaikan Laproran Pedrtanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJ APBDES) didaerah setempat sebagai syarat dicairkannya dana desa 2016.
"LPJ APBdes kalau tidak diserahkan dana desa tidak bisa diberikan, jadikan sayang," kata Kepala BPM Bangdes, Sudarman di Pekanbaru, Selasa.
Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana desa untuk 1592 desa pada 2016 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana yang menjadi syaratnya adalah dengan disampaikan LPJ APBDes. Hingga kini, kata sudarman, baru empat kabupaten yang telah menyampaikan LPJ APBDes yakni Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hilir dan Rokan Hulu.
"Kemenkeu (Kementerian Keuangan) menggesa laporan pertanggung jawab APBdes ini jadi kami sedang mengkoordinasikan ke kabupaten agar disegerakan," sebutnya.
Dikatakan Sudarman, dana desa yang dialokasikan pada 2016 sebesar Rp900 miliar dan diberikan secara bertahap. Sebagaimana, diamanatkan dalam UU Nomor 6/2014 tentang Desa yakni 60 persen dipertengahan tahun dan 20 persen di akhir tahun.
"Dana desa di Riau naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp450 miliar untuk 1592 desa dan tahapan pertama sudah kita salurkan di seluruh kabupaten, nanti kabupaten yang akan menyalurkan kedesa-desa," kata dia pula.
Setaip desa, kata dia akan mendapatkan bantuan dana desa berkisar Rp600 juta perdesa, ketika ditanyakan mengenai bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah provinsi Riau. Ia memastikan memastikan tidak ada bantuan keuangan untuk desa di daerah setempat dari anggaran APBD provinsi Riau, sebab adanya kebijakan pengurangan APBD dari DanaBagi Hasil (DBH) di sektor minyak dan gas.
"Dari provinsi itu namanya bantuan keuangan, tidak ada tahun ini sebab DBH kurang kalau tahun lalu ada Rp500 juta dari provinsi," ucap dia.
Untuk diketahui program dana desa, salah satu fokus paket ekonomi Presiden Jokowi adalah upaya mempercepat pencairan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan menyederhanakan prosedurnya. Pemerintah mempercayai pembangunan infrastruktur dengan padat karya bisa menggerakkan ekonomi pedesaan.
Presiden Joko Widodo menambah alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebagai bentuk penjabaran dari nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran atau desa. (radarku/ant)
Kampar Kembali Alami Inflasi Tertinggi di Riau pada April 2024, Capai 6,07 Persen
RADARPEKANBARU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) mendata pada April 2024 terjadi inflasi year on yea.
WNA Rohingya Terlantar, UNHCR dan IOM Bersurat ke Gubri soal Penempatan Sementara
RADARPEKANBARU.COM - Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) dan Badan Migrasi PBB (IOM) .
Pilkada Inhil 2024 Bakal Seru dan Panas, Demokrat Ungkap Nama Besar Siap Berlaga
RADARPEKANBARU.COM - Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menjadi salah satu daerah yang akan melangsun.
Raker Komwil I Apeksi, Lalu Lintas di Pekanbaru Dialihkan
RADARPEKANBARU.COM - Dalam rangka pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) I Asos.
Ahmad Yuzar Resmi Dilantik Sebagai Pj Sekda Kampar
RADARPEKANBARU.COM - Ahmad Yuzar resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Kampar, pelant.
250 Anak di Kota Pekanbaru Masih Alami Stunting
RADARPEKANBARU.COM - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbar.