Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Bahas Bencana Asap, Johny Setiawan Mundung Tantang Ahmad Kuswara Ketua APHI Riau Debat Terbuka
RADARPEKANBARU.COM-Jaringan Masyarakat Gambut Riau ( JMGR ) menilai bahwa APHI adalah kumpulan perusahaan berpikiran negatif dan biang kerok kerusakan alam di Riau.
"Anggota APHI menganggap semua pejabat bisa di suap, anggota APHI terutama anak Perusahaan IKPP dan RAPP terbukti banyak terlibat skandal korupsi besar di Riau," kata Johny S Mundung koordinator Jaringan Masyarakat Gambut Riau ( JMGR ), senin (28/9)
"Mulai dari awal permohonan perizinan sampai pada saat mau buka lahan selalu saja konflik dengan masyarakat , merusak kawasan konservasi, sampai merekayasa kebakaran Hutan," katanya.
Foto : Johny Setiawan Mundung lagi aksi demo
Johny S Mundung juga menantang ketua APHI untuk debat terbuka dengan nya mewakili Jaringan Masyarakat Gambut Riau ( JMGR )
"Saya berani katakan bahwa selalu anggota APHI terlibat banyak kasus dan sangat berperan aktif di lapangan, "
"Saya tantang Ketua APHI untuk debat terbuka, APHI kalau tak bisa atur anggotanya agar berhenti menyengsarakan rakyat dan supaya jangan terlibat suap menyuap pejabat ,kongkalingkong dengan pejabat serta aparat, bubarkan saja APHI " tantang mundung.
Sebelumnya APHI Riau Tak terima Disebut Biang Kerok Karhutla
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Riau merasa seperti dibombastis akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera termasuk di Riau, sehingga melupakan logika bisnis suatu perusahaan.
"Kita dibombastis dari segala penjuru dan seolah-olah perusahaan kehutanan yang membakar. Tapi, mereka lupa dengan logika bisnis pengusaha kehutanan," papar Ketua APHI Provinsi Riau Ahmad Kuswara , Rabu lalu.
Dari logika bisnis, lanjut dia, tidak mungkin pengusaha kehutanan main bakar pada lahan konsesi yang diberi pemerintah baik berupa kayu alam maupun kayu Hutan Tanaman Industri (HTI) semuanya berarti membakar duit.
Saat ini, katanya, ada upaya melemahkan asosiasi bisnis di sektor kehutanan itu dengan menutup rapat apa yang telah diberikan kepada Negara dan meluapkan emosi sesaat. Termasuk ketika warga membakar, masuk ke hutan.
"Kita bukannya tidak mau disalahkan. Kalau memang terjadi dan terbukti, desak aja. Seperti mau dikembalikan izin?. Apakah ada jaminan tahun depan tidak terjadi, kalau memang penanganan masih seperti ini?," katanya.
Kalau untuk peralatan pemadaman kebakaran, ucap Ahmad, maka perusahaan HTI di Riau dalam beberapa tahun terakhir sudah lengkap peralatan pemadaman api.
"Sedangkan untuk pemadaman sekarang, lebih banyak dari HTI dan bukan dari perkebunan. Ada sumbangan dari Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)?, belum ada. Semuanya dari kehutanan baik helikopter, pompa air, sarana dan prasarana," jelas dia.
Dalam rilis APHI akhir pekan lalu, para anggota asosiasi itu mengalami kerugian setiap kali ada kebakaran yang terjadi di wilayah kerjanya karena harus kehilangan aset tanaman dan harus mengeluarkan biaya penanaman ulang.
Purwadi, Direktur Eksekutif APHI mengatakan, tidak mungkin perusahaan pemegang izin melakukan pembakaran hutan, tetapi harus menghadapi tuduhan negatif setiap kali kebakaran lahan terjadi.
"Tidak mungkin terjadi kesengajaan pemegang izin melakukan pembakaran. Hutan itu, gudang kita. Kalau bakar gudang kita, maka itu kita sangat rugi sekali. Betul bahwa masyarakat terlibat pembakaran, tapi kita minta telusuri siapa di belakangnya," katanya.
APHI saat ini juga fokus pada upaya pemberdayaan masyakarat tempatan terutama di area sekitar konsesi perusahaan untuk mengubah perilaku melalui inisiatif kolaboratif multi pihak.
"Program "fire free village program" diinisasi anggota APHI dengan mengampanyekan program desa bebas api di Riau, akan terus dikembangkan. Sebab program ini melibatkan pemerintah daerah bupati, camat, kepala desa, polisi dan komponen lain," terang Purwadi. (radarpku)
Pasar Cik Puan Bakal Dijadikan Semi Modern, Usulan Anggaran Pembangunan Rp 80 M
RADARPEKANBARU.COM - Pembangunan Pasar Cik Puan Pekanbaru rencananya bakal berlanjut. Kelanjutan pem.
KPU Kota Pekanbaru Resmi Buka Pendaftaran PPK Pilkada Tahun 2024
RADARPEKANBARU.COM - Mempersiapkan dan menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, ya.
285 Jemaah Calon Haji Kuansing Tergabung di Kloter 11 dengan Kampar
RADARPEKANBARU.COM - Sebanyak 285 Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) akan.
PPDB SMP Kota Pekanbaru Dimulai Awal Juli, Jalur Pendaftaran Tetap Sama
RADARPEKANBARU.COM - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru memastikan jalur Penerimaan Peserta Di.
Diseperindag Pekanbaru Sebut Harga Bahan Pokok Berangsur Normal Pasca Idulfitri 1445 H
RADARPEKANBARU.COM - Disperindag Kota Pekanbaru menyatakan bahwa harga bahan pokok sudah berangsur n.
Posko Monitoring Lebaran Resmi Ditutup, Bandara SSK II Pekanbaru Layani 168.802 Penumpang
RADARPEKANBARU.COM - Posko Monitoring Angkutan Lebaran Idulfitri 1445 Hijriah di Bandara Internasion.