Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Pansus DPRD Riau : 70 PKS Riau Tampung Sawit Ilegal
RADARPEKANBARU.COM-Panitia khusus DPRD Riau terkait monitoring dan evaluasi lahan perkebunan, perizinan dan pertambangan mendesak pemerintah untuk menutup paksa 70 pabrik kelapa sawit karena menampung buah sawit yang ditanam dari kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan.
"Jadi masalah terjadinya kabut asap di Riau selama ini tidak terlepas dari keberadaan PKS (pabrik kelapa sawit) nakal, yakni menampung tandan buah segar bukan dari perkebunan legal, tapi dari kawasan hutan," papar Ketua Pansus DPRD Riau, Suhardiman Amby di Pekanbaru, Senin.
Pihaknya menemukan keberadaan pabrik kelapa sawit di provinsi tersebut berjumlah total 225 unit, tapi 70 unit diantaranya menampung buah kelapa sawit yang diambil dari kawasan hutan setempat.
Pansus lahan DPRD Riau menemukan hal itu setelah melakukan tahap finalisasi terhadap pekerjaan dalam memantau keberadaan seluruh perkebunan sawit yang ada di Provinsi Riau.
"Keberadaan PKS itu belum dapat perhatian dari aparat hukum, sehingga perambahan hutan akan terus terjadi dan kabut asap tidak terelakkan di kemudian hari. Kami minta seluruh komponen saling bahu-membahu dalam lakukan pemberantasan atau tutup PKS tersebut," tegasnya.
Hal tersebut, telah disampaikan secara lidan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dalam suatu acara usai Lebaran tahun ini dengan menggambarkan kondisi berulangnya permasalahan asap di Provinsi Riau yang terkesan sulit bisa diatasi sepanjang kejahatan itu terus berlangsung.
Politisi Partai Hanura daerah pemilihan Kuantan Singingi itu mengatakan, betapa banyak kerugian yang dialami negara terutama Provinsi Riau yang dihuni sekitar enam juta jiwa penduduk.
Kawasan hutan jadi rusak porak-poranda, lalu akibat kebakaran lahan dan hutan telah menimbulkan asap yang sebabkan udara tidak sehat dan pajak tidak dibayarkan karena tidak punya izin.
"Sementara ambil hasil dari kawasan hutan kita, lalu dijual minyak sawit mentah (CPO) ke luar negeri", kata Suhardiman.
Data terkahir Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau menyebutkan, hanya sedikit perusahaan tergabung menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) atau tercatat 72 perusahaan dari total 382 perusahaan sawit.
"Jadi anggota Gapki Riau cuma 72 perusahaan, sisanya 310 tidak terdaftar. Yang 72 perusahaan itu, sudah lengkap baik sarana dan prasarana antisipasi kebakaran serta komit kalau terjadi kebakaran disekitar konsesi, maka ikut padamkan," ujar Wakil Ketua Kadin Riau Bidang Agri-Industri, Ahmad Kuswara.(ant)
Polsek Tampan Kini Resmi Ganti Nama Jadi Polsek Binawidya
RADARPEKANBARU.COM - Polsek Tampan yang telah berdiri sejak tahun 1998 lalu, saat ini resmi berganti.
Jabatan Pj Walikota Pekanbaru segera Berakhir, Akan Digantikan Sekda?
RADARPEKANBARU.COM - Masa jabatan Muflihun sebagai Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru hanya tinggal be.
Pendataan Masih Berlangsung, Pedagang Segera Dipindahkan ke Pasar Induk Pekanbaru
RADARPEKANBARU.COM - Proses pendataan pedagang yang akan berjualan di Pasar Induk masih berlangsung..
Kepala Disdik Riau Tersangka Tunggal Korupsi Rp2,3 Miliar
RADARPEKANBARU.COM - Kepala Dinas Pendidikan Riau TFT telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan koru.
Komisi III DPRD Pekanbaru Minta Disdik Pekanbaru Bersiap Pelaksanaan PPDB SD Online
RADARPEKANBARU.COM - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta Dinas P.
Indikator Politik Indonesia: Kelmi Amri Raih Elektabilitas Tertinggi di Pilkada Rohul
RADARPEKANBARU.COM - Kelmi Amri meraih elektabilitas tertinggi sebagai bakal calon bupati di Pilkada.