Berita OTT KPK terhadap anggota Pansus monitoring DPRD Riau adalah berita `Hoax`

RADARPEKANBARU.COM- Suhardiman Amby Ketua Panitia Khusus (Pansus) Monitoring Perizinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, membantah berita adanya anggota pansus ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Berita bohong itu, saya pastikan tidak ada Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap anggota DPRD Riau,kami berharap dukungan masyarakat agar pansus bisa bekerja dengan baik,jangan cepat terpengaruh oleh isu fitnah" katanya. Suhardiman mencurigai adanya motif dari pihak tertentu untuk menciutkan nyali anggota pansus untuk bekerja. "DPRD Riau dan kawan-kawan,media, N.G.O beserta para aktivis penggiat lingkungan hidup agar tetap solid jangan mau terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan kerja pansus", kata Suhardiman kepada Radarpekanbaru.com,selasa (14/4) "Negri kita sudah dikapling orang secara ilegal,kini saatnya kita benahi kembali benang kusut persoalan segala perizinan yang ada di Riau, saya yakin banyak hambatan yang akan dihadapi dalam perjuangan kita bersama menegakan kebenaran dibumi lancang kuning," tambah Suhardiman. Kabar penangkapan anggota DPRD Riau juga dibantah oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, mengaku belum mendapat informasi tentang adanya OTT KPK terhadap anggota DPRD Riau di Pekanbaru. "Setahu saya ga ada kejadian itu," jawab Priharsa melalui pesan singkat, Selasa (14/4) pagi. Dikutip dari situs www.goriau.com,sebelumnya diberitakan, beredar isu, KPK sedang mengintai Pansus Monitoring Perizinan DPRD Provinsi Riau. Bahkan ada isu anggota DPRD ditangkap KPK. Isu itu pun membuat resah sebagian anggota DPRD Riau. Kabar itu menjadi pembicaraan hangat di kalangan dewan dan dunia usaha. Pasalnya, berhembus kabar, ada transaksional antara anggota Pansus dengan pemilik perusahaan yang diduga bermasalah, yang dilakukan di beberapa hotel berbintang di Pekanbaru. ''Kabarnya gitu, ada isu KPK sedang mengintai Pansus Monitoring DPRD Riau, tapi tak jelas juga asal isu itu. Bahkan sampai sekarang belum ada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK disini,'' ujar salah seorang pegawai di DPRD yang tidak bersedia disebutkan namanya. Menurut info yang berkembang, Pansus tersebut sengaja dibentuk oleh DPRD Riau untuk mempersulit para pengusaha, bahkan beredar isu, pengusaha yang takut dipanggil Pansus untuk hearing atau diusut izinnya sudah ''setor dengan terpaksa'' supaya aman dan perizinannya tidak dipersoalkan. ''Kalau sempat KPK kembali melakukan OTT di DPRD Riau, ini merupakan aib dan malapetaka yang sangat memalukan karena sudah sering terjadi, apalagi pak Gubernur Annas Maamun baru saja kena OTT KPK karena alih fungsi lahan,'' ujarnya. Sementara itu diberitakan juga seolah-olah, berdasarkan informasi yang diperoleh anggota pansus ''mendapatkan keuntungan'' adalah dengan mempertanyakan perizinan seluruh perusahaan di Riau, ditulis "anehnya Pansus juga mempersoalkan pajak yang sudah jelas-jelas bukan kewenangannya karena pajak dibayarkan pengusaha sawit bukanlah kategori pajak maupun retribusi daerah." Menangapi hal ini Suhardiman mengatakan agar media juga harus ikut mencerdaskan rakyat. "Tanggung jawabnya dunia akhirat, kalau menyebarkan berita bohong nanti justru masyarakat jengkel dan media itu akan di tinggalkan orang",kritiknya. "Padahal sesuai dari Tupoksi DPRD Riau salah satunya tugasnya adalah nenjalankan fungsi kontroling, artinya  kami anggota DPRD Riau juga ber-hak menanyakan sektor pajak, mereka (perusahaan-red) menggarap lahan yang ada di Riau tapi pajaknya tak jelas maka wajib kita pertanyakan", kata Suhardiman yang juga mantan sekjen KNPI Riau ini.(radarpku/goriau)