2018, Pekanbaru Krisis PNS!
RADARPEKANBARU.COm - Walikota Pekanbaru, Firdaus MT, menyatakan pemerintah setempat masih kekurangan 3.400 pegawai negeri sipil, sehingga wilayahnya berpotensi akan rawan krisis pegawai pada tahun 2018, khususnya untuk tenaga kesehatan dan guru.
"Sekarang Pemko kekurangan 3.400 PNS," kata Walikota Pekanbaru, Firdaus MT, di Pekanbaru, seperti dikutip dari Antara.
Untuk mengatasi kekurangan ini, ia mengatakan pemerintah daerah mempekerjakan Tenaga Harian Lepas (THL) pada semua bidang. Ia menjelaskan, jumlah PNS yang ada saat ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota itu, sudah tidak seimbang sehingga dikhawatirkan pelayanan yang diberikan tidak maksimal.
"Saat ini perbandingan penduduk Pekanbaru dengan PNS adalah satu banding 350, sementara negara maju saat ini sudah mencapai satu banding 100," urainya.
Ia menerangkan kondisi petugas di unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas masih kekurangan tenaga medis untuk memenuhi aturan Kementerian Kesehatan. Menurut dia, seharusnya satu unit Puskesmas memiliki 30 tenaga kesehatan dan 10 tenaga pendukung apabila mengacu, pada aturan Kementrian Kesehatan.
"Pekanbaru kini memiliki 20 Puskesmas dengan 20 tenaga kesehatan serta satu tenaga pendukung," paparnya.
Jika Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Pekanbaru sudah beroperasi, lanjutnya, maka kekurangan tenaga medis akan membengkak karena untuk kebutuhan disana sedikitnya mencapai 200 tenaga medis.
Jika kondisi ini berlanjut terus tanpa ada penambahan pegawai, maka dalam dua tahun krisis PNS akan menerpa pelayanan di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru.
Untuk mengantisipasi ini, pihaknya sudah melakukan upaya pengusulan penambahan tenaga PNS di lingkungan Pemko Pekanbaru ketika Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi berkunjung ke Pekanbaru pada awal bulan ini. Selain itu, pihaknya juga sudah mengirimkan surat permohonan penambahan pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke kementerian itu.
"Saya sudah sampaikan ke MenPAN-RB minimal Pekanbaru dibantu 150 tenaga kesehatan, dan Alhamdulilah beliau setuju,"katanya.
Selain itu ia menambahkan, pihaknya juga akan mengusulkan penambahan 400 guru SD serta pengangkatan honorer K2 yang ada menjadi PNS.
"Karena itu saya berharap usulan yang sudah disampaikan Pemko ke KemenPAN-RB agar segera ditindaklanjuti dan disetujui, sehingga ancaman krisis PNS yang dikhwatirkan bisa teratasi," ujarnya.
Diakuinya, meski moratorium PNS belum dibatalkan, namun ia yakin untuk tenaga tertentu seperti kesehatan, pendidik, tenaga ahli masih bisa diangkat untuk penambahan.(radarpku/hr)
"Sekarang Pemko kekurangan 3.400 PNS," kata Walikota Pekanbaru, Firdaus MT, di Pekanbaru, seperti dikutip dari Antara.
Untuk mengatasi kekurangan ini, ia mengatakan pemerintah daerah mempekerjakan Tenaga Harian Lepas (THL) pada semua bidang. Ia menjelaskan, jumlah PNS yang ada saat ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota itu, sudah tidak seimbang sehingga dikhawatirkan pelayanan yang diberikan tidak maksimal.
"Saat ini perbandingan penduduk Pekanbaru dengan PNS adalah satu banding 350, sementara negara maju saat ini sudah mencapai satu banding 100," urainya.
Ia menerangkan kondisi petugas di unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas masih kekurangan tenaga medis untuk memenuhi aturan Kementerian Kesehatan. Menurut dia, seharusnya satu unit Puskesmas memiliki 30 tenaga kesehatan dan 10 tenaga pendukung apabila mengacu, pada aturan Kementrian Kesehatan.
"Pekanbaru kini memiliki 20 Puskesmas dengan 20 tenaga kesehatan serta satu tenaga pendukung," paparnya.
Jika Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Pekanbaru sudah beroperasi, lanjutnya, maka kekurangan tenaga medis akan membengkak karena untuk kebutuhan disana sedikitnya mencapai 200 tenaga medis.
Jika kondisi ini berlanjut terus tanpa ada penambahan pegawai, maka dalam dua tahun krisis PNS akan menerpa pelayanan di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru.
Untuk mengantisipasi ini, pihaknya sudah melakukan upaya pengusulan penambahan tenaga PNS di lingkungan Pemko Pekanbaru ketika Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi berkunjung ke Pekanbaru pada awal bulan ini. Selain itu, pihaknya juga sudah mengirimkan surat permohonan penambahan pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke kementerian itu.
"Saya sudah sampaikan ke MenPAN-RB minimal Pekanbaru dibantu 150 tenaga kesehatan, dan Alhamdulilah beliau setuju,"katanya.
Selain itu ia menambahkan, pihaknya juga akan mengusulkan penambahan 400 guru SD serta pengangkatan honorer K2 yang ada menjadi PNS.
"Karena itu saya berharap usulan yang sudah disampaikan Pemko ke KemenPAN-RB agar segera ditindaklanjuti dan disetujui, sehingga ancaman krisis PNS yang dikhwatirkan bisa teratasi," ujarnya.
Diakuinya, meski moratorium PNS belum dibatalkan, namun ia yakin untuk tenaga tertentu seperti kesehatan, pendidik, tenaga ahli masih bisa diangkat untuk penambahan.(radarpku/hr)
Redistribusi PPPK Guru Kampar Disorot, Komisi II Minta Sosialisasi dan Masa Pengajuan Dievaluasi
Radarpekanbaru.com - Komisi II DPRD Kabupaten Kampar.
Penutupan MTABS SMA Islam Al Azhar 24 Cigombong Meriah, Tokoh Agama hingga Aparat Hadir
Radarpekanbaru.com - Rangkaian Masa Ta'aruf Al Azhar.
Tingkatkan Mutu Pendidikan, SMKN 1 Tapung Hulu Siapkan Lulusan Siap Kerja dan Siap Membuka Lapangan Pekerjaan
Tapung Hulu, Riau — Perkembangan dunia industri dan persaingan kerja yang semakin ketat menuntu.
SMAS Adven Pasir Putih Mulai Buka PPDB 2026/2027, Perkuat Pendidikan Karakter dan Akademik
Kampar - SMAS Adven Pasir Putih resmi membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPD.
PPDB 2026/2027 Dibuka, SMAN 6 Tapung Fokus Tingkatkan Mutu Pendidikan dan Prestasi Siswa
Kampar - SMAN 6 Tapung resmi mengumumkan pembukaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Aja.
SMAN 2 Kampar Kiri Buka PPDB 2026/2027, Dorong Lahirnya Pelajar Disiplin dan Berdaya Saing
Kampar - SMAN 2 Kampar Kiri resmi memulai tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru .