Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Pengganti Gibran Dilaksanakan 2 Desember 2026

RADARPEKANBARU.COM - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadwalkan rapat paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden Republik Indonesia pada Rabu (2/12/2026).

Agenda tersebut digelar untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026.

Ketua MPR H Ahmad Muzani mengatakan, keputusan tersebut merupakan salah satu dari empat hasil rapat gabungan yang digelar MPR pada Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut diikuti seluruh fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan MPR.

"Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," kata Muzani.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden periode 2024–2029. Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri. Dia menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Namun, surat tersebut tidak memuat alasan spesifik pengunduran dirinya.

Setelah menerima surat tersebut, MPR menggelar rapat gabungan untuk menentukan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.

Keputusan kedua, pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta penyampaian dua nama calon wakil presiden. Kedua nama tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR.

Untuk menjalankan proses tersebut, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang. Tim ini akan dipimpin salah satu pimpinan MPR dan bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden.

"Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden," ujar Muzani.

Selain tim verifikasi, rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota 36 orang. Tim tersebut akan diketuai tiga wakil ketua MPR dan beranggotakan perwakilan dari seluruh fraksi MPR serta kelompok DPD.

Muzani mengatakan, MPR menyadari besarnya perhatian masyarakat terhadap proses pengisian jabatan wakil presiden. Karena itu, pimpinan MPR menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan, pandangan, dan masukan yang disampaikan masyarakat dari berbagai kalangan.

Pimpinan MPR berharap seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden dapat berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan.

"Kami mohon doa, dukungan, support yang terus-menerus dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," tutup Muzani.(bsc)