PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2717 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2865 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2677 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2540 Kali
9.000 Warga Lanud Pekanbaru Keluhkan Pembatasan Akses
RADARPEKANBARU.COM- Sebanyak 9.000 warga Pekanbaru, Riau, yang tinggal di sekitar pangkalan udara TNI AU Roesmin Nurjadin mengeluhkan pembatasan akses birokrasi dan transportasi yang dilakukan pihak militer, menyebabkan lumpuhnya ekonomi di wilayah itu.
"Pembatasan akses birokrasi yang dipersulit, seperti pengurusan tanah dan izin bangunan. Kemudian akses transportasi juga diperketat, akibatnya perekonomian di wilayah tersebut menjadi lumpuh," kata salah seorang tokoh masyarakat, Bambang di Pekanbaru, Selasa.
Dia mengatakan, di dalam pemukiman tersebut, terdapat dua sekolah negeri, dan juga terdapat kantor lurah, sementara jalan yang melewati Lanud tersebut merupakan jalan provinsi.
Namun, dalam dua bulan ini militer memperketat akses keluar masuk, dan setiap kendaraan yang hendak keluar masuk harus memiliki semacam stiker.
Ia menjelaskan dalam pembuatan stiker sebagai pass masuk tersebut, warga harus mengeluarkan uang serta tidak semua bisa membuatnya.
"Masa warga yang mau pulang ke rumahnya sendiri harus diperiksa apakah memiliki stiker atau tidak," ujarnya.
"Sebanyak 3.000 kepala keluarga dan 9.000 warga yang tinggal disana, harus menghadapi kesulitan dalam dua bulan terakhir. Ekonomi menjadi lumpuh dan akses birokrasi menjadi sulit," lanjutnya.
Untuk itu ia meminta kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau agar surat keputusan (SK) gubernur Riau Nomor: KPTS 297/III/2011, tentang pencadangan wilayah yang ada di Lanud Roesmin Noerjadin dicabut.
Karena SK gubernur tersebut sangat merugikan yang tinggal di wilayah Lanud Roesmin Noerjadin karena pembatasan pembatasan yang dilakukan militer.(ANT)
"Pembatasan akses birokrasi yang dipersulit, seperti pengurusan tanah dan izin bangunan. Kemudian akses transportasi juga diperketat, akibatnya perekonomian di wilayah tersebut menjadi lumpuh," kata salah seorang tokoh masyarakat, Bambang di Pekanbaru, Selasa.
Dia mengatakan, di dalam pemukiman tersebut, terdapat dua sekolah negeri, dan juga terdapat kantor lurah, sementara jalan yang melewati Lanud tersebut merupakan jalan provinsi.
Namun, dalam dua bulan ini militer memperketat akses keluar masuk, dan setiap kendaraan yang hendak keluar masuk harus memiliki semacam stiker.
Ia menjelaskan dalam pembuatan stiker sebagai pass masuk tersebut, warga harus mengeluarkan uang serta tidak semua bisa membuatnya.
"Masa warga yang mau pulang ke rumahnya sendiri harus diperiksa apakah memiliki stiker atau tidak," ujarnya.
"Sebanyak 3.000 kepala keluarga dan 9.000 warga yang tinggal disana, harus menghadapi kesulitan dalam dua bulan terakhir. Ekonomi menjadi lumpuh dan akses birokrasi menjadi sulit," lanjutnya.
Untuk itu ia meminta kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau agar surat keputusan (SK) gubernur Riau Nomor: KPTS 297/III/2011, tentang pencadangan wilayah yang ada di Lanud Roesmin Noerjadin dicabut.
Karena SK gubernur tersebut sangat merugikan yang tinggal di wilayah Lanud Roesmin Noerjadin karena pembatasan pembatasan yang dilakukan militer.(ANT)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Airlangga Klaim Khofifah-Emil Sudah Direstui KIM untuk Pilgub Jatim
RADARPEKANBARU.COM - Partai politik Koalisi Indonesi.
Komisi X Bentuk Panja: Anggaran Besar, Mengapa Biaya Pendidikan Kian Mahal?
RADARPEKANBARU.COM - Banyaknya keluhan biaya pendidikan yang kian mahal menjadi anomali di tengah be.
Jokowi Sangat Layak jadi Penasihat Prabowo di Pemerintahan
RADARPEKANBARU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal ditempatkan sebagai penasihat oleh presiden.
Prabowo Belum Bahas Kabinet, Prabowo: Fokus Rumuskan Program Makan Siang Gratis
RADARPEKANBARU.COM - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim bahwa Prabowo Su.
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur Jika Nyalon Pilkada
RADARPEKANBARU.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa calon angg.
Pemprov Sumbar Prioritaskan Jalur Malalak untuk Jalan Alternatif Penghubung Padang-Bukittinggi
RADARPEKANBARU.COM - Pembersihan material longsor di jalur Malalak terus dikebut Pemprov Sumbar mela.
TULIS KOMENTAR +INDEKS