Purbaya Bongkar Modus Ekspor Nakal, Harga Dimainkan hingga 4 Kali

RADARPEKANBARU.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membongkar modus manipulasi nilai ekspor yang dilakukan sejumlah perusahaan komoditas melalui praktik under invoicing dan transfer pricing hingga empat kali lipat.

Menurut Purbaya, praktik tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun dan merugikan negara dalam jumlah besar. Pemerintah menemukan indikasi kuat adanya perusahaan yang sengaja memanipulasi harga ekspor melalui perusahaan afiliasi di luar negeri.

Salah satu modus yang diungkap adalah perusahaan menjual barang ekspor ke perusahaan trading miliknya sendiri di negara lain dengan harga rendah, lalu menjual kembali ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi.

“Dia kirim ke Singapura pakai perusahaan trading-nya, mana sendiri. Dari sini ke sana, ke tujuannya dengan harga dua kali lipat atau lebih. Ada yang 200%, ada yang empat kali lipat,” ungkap Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Purbaya menegaskan praktik tersebut merupakan bentuk manipulasi perdagangan yang tidak bisa lagi dibiarkan. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk menuntaskan persoalan tersebut secara menyeluruh.

Saat ini, pemerintah tengah memeriksa sedikitnya 10 perusahaan besar pada sektor crude palm oil (CPO) yang diduga melakukan under invoicing maupun transfer pricing. Selain sektor CPO, pemerintah juga menemukan indikasi serupa pada sektor batu bara.

“Saya pilih 10 terbesar yang diumumkan, tetapi kan saya punya berapa, 15 lebih yang kita cek. Ini yang CPO saja. Yang batu bara juga ada penemuan menarik, nanti juga kita akan diskusi sama BPKP,” papar Purbaya.

Penyelidikan kini telah berjalan dengan melibatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah berupaya menertibkan praktik perdagangan yang dinilai merugikan penerimaan negara.

“Yang kebelakangan mereka melakukan penyelewengan, saya akan lihat berapa yang saya bisa ambil dari mereka,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut praktik manipulasi perdagangan telah menyebabkan kerugian Indonesia hingga mencapai US$ 908 miliar atau sekitar Rp 15.400 triliun sepanjang periode 1991 hingga 2024.

Menurut Prabowo, praktik tersebut mencakup under invoicing, under counting, hingga transfer pricing yang dilakukan sejumlah pelaku usaha melalui perusahaan di luar negeri. Ia menegaskan data tersebut berasal dari catatan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Untuk memperkuat pengawasan dan transparansi perdagangan komoditas strategis, pemerintah juga telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan ekspor satu pintu.(ckc)