KPK Ungkap Ada 6 Aduan Masuk Terkait Pemprov Riau

RADARPEKANBARU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui monitoring, controling, surveillance for prevention (MCSP) kepada DPRD Riau, Rabu (4/3/2026).

Dalam kegiatan itu hadir langsung Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, Ketua DPRD Riau Kaderismanto, beserta Wakil Ketua Parisman Ihwan, Ahmad Tarmizi, dan Budiman Lubis.

Tak hanya pimpinan, sejumlah anggota DPRD Riau juga tampak hadir di antaranya Ketua Komisi III Edi Basri, Ketua Komisi V Indra Gunawan Eet, serta anggota dewan lainnya.

Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah I KPK RI Agung Yudha Wibowo mengatakan, kedatangannya ke Provinsi Riau dalam rangka program rutin. Tidak hanya Provinsi Riau, namun pihaknya akan melakukan MCSP ini ke semua daerah.

"Untuk wilayah I itu ada 7 provinsi dan 115 kabupaten/kota, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, dan Bengkulu. Jadi ini agenda resmi walaupun ada pertimbangan-pertimbangan supaya tingkat korupsi di daerah itu bisa menurun, khususnya Riau," ujar Agung.

Ia menegaskan, melalui MCSP ini diharapkan supaya eksekutif dan legislatif dengan tugas dan wewenangnya masing-masing bisa melakukan deteksi dini, mitigasi risiko di delapan area tata kelola yang memiliki potensi korupsi tinggi.

"Mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik dan perizinan, kemudian manajemen ASN, manajemen BUMD, pengelolaan pendapatan daerah, dan terakhir pengawasan internal," sebutnya.

Di samping memberikan pemahaman kepada eksekutif dan legislatif, pihaknya juga menyampaikan sejumlah aduan masyarakat kepada KPK. Dirinya berharap, aduan yang disampaikan tidak menjadi kasus hukum berikutnya.

"Sebelum menjadi kasus hukum, supaya tidak banyak lagi pengaduan-pengaduan itu ya sumbatannya diantisipasi. Terbuka kita, transparan kepada masyarakat," tegasnya.

Agung mengaku, selama tahun 2026 sudah ada 6 aduan yang masuk ke KPK terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Kalau tahun 2026 tadi itu data kami ada enam (aduan). Tapi tidak tahu pengaduannya apa. Provinsi Riau saja, bukan se-Provinsi Riau ya, tapi Pemprov-nya. Tapi kan itu belum tentu jadi masalah hukum, masih ada verifikasi ke depannya," ungkapnya.(ckc)