DPRD Minta Penyapu Jalan di Pekanbaru Dijamin Asuransi dan Dilengkapi Penanda Keselamatan

RADARPEKANBARU.COM - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois, menyoroti aspek keselamatan kerja tenaga penyapu jalan yang dinilainya masih perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Hal itu disampaikan Rois menyusul adanya informasi yang diterimanya, terkait penyapu jalan yang tersenggol bahkan tertabrak kendaraan saat bertugas di lapangan.

Menurutnya, para petugas kebersihan jalan tersebut memiliki risiko kerja yang tinggi karena setiap hari harus berhadapan langsung dengan arus lalu lintas, terutama di ruas-ruas jalan protokol.

“Saya dapat informasi ada penyapu jalan yang kesenggol, bahkan ada yang tertabrak. Ini kan resiko tinggi. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan, seperti asuransi ketenagakerjaan,” ujar Rois, Jumat (13/2/2025).

Ia mengusulkan agar seluruh tenaga penyapu jalan didaftarkan dalam program asuransi ketenagakerjaan sebagai bentuk jaminan keselamatan.

“Kalau memang harus ada potongan, misalnya dari gaji Rp2 juta dipotong Rp5 ribu atau Rp10 ribu, itu jauh lebih baik. Setidaknya ada jaminan ketika terjadi musibah. Kita tentu tidak ingin ada kecelakaan, tapi kalau itu terjadi sudah ada yang mengcovernya,” jelasnya.

Selain perlindungan asuransi, Rois juga menyoroti minimnya perlengkapan keselamatan di lapangan. Menurutnya, penyapu jalan tidak cukup hanya dibekali rompi keselamatan, tetapi juga harus dilengkapi dengan rambu atau pembatas jalan (road barrier) sebagai penanda saat bekerja.

Ia mencontohkan kondisi di sejumlah jalan protokol seperti Jalan Soekarno Hatta, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tuanku Tambusai, dan Jalan Arifin Ahmad yang arus lalu lintasnya padat dan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi.

“Harusnya setiap satu orang yang menyapu ada penandanya. Misalnya jarak 10 sampai 20 meter sudah ada pembatas, jadi ada perlindungan,” tegasnya.

Rois memperkirakan jumlah penyapu jalan di Pekanbaru mencapai 600 hingga 700 orang. Ia berharap seluruhnya dibekali perlengkapan keselamatan secara merata.

“Saya tidak tahu apakah sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, Alhamdulillah. Tapi kalau belum ada dan tidak diterapkan, berarti perlu ditegur mandornya. Ini harus jadi SOP, karena menyangkut keselamatan dan keamanan,” tambahnya.

Politisi PKS ini juga menyinggung pentingnya pengawasan teknis di lapangan. Ia meminta agar ada sosialisasi berkelanjutan kepada para petugas kebersihan agar tidak membuang sampah hasil sapuan ke dalam drainase.

Menurutnya, jangan sampai di satu sisi ada OPD yang sibuk membersihkan dan membenahi drainase, sementara di sisi lain masih ada oknum petugas yang justru membuang sampah ke selokan.

“Ini memang hal teknis, tapi kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar. Kebijakan Pemko dan Wali Kota secara umum sudah bagus. Tinggal pengawasan dan kontrol di lapangan yang harus diperkuat,” ungkapnya.

Sebagai fungsi pengawasan di DPRD, Rois menegaskan dirinya merasa perlu menyampaikan hal tersebut agar kebijakan yang sudah baik tidak tercoreng oleh kelalaian teknis di lapangan.

“Saya sampaikan ini supaya kebijakan Pemerintah Kota dan Wali Kota yang sudah bagus tidak ternodai oleh oknum-oknum yang lalai. Ini demi keselamatan pekerja dan juga demi pelayanan kebersihan kota,” pungkasnya.(ckc)