Jelang Pilkada Rohul,Himarohu Serukan Gerakan Pilkada Bersih

RADARPEKANBARU.COM-Jelang Pimilihan kepala daerah Rokan hulu yang ikut dalam Peserta Pilkada serentak Desember mendatang Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Riau tantang stake holder Rohul untuk ciptakan Pilkada bersih tanpa money politik. Hal ini di sampaikan Sepriadi Rokan Ketua Umum Himarohu yang didampingi oleh Yose Maulana Kepala bidang Keagamaan, Jum'at 20 Februari 2015. Sepriadi mengatakan, untuk pilkada Rohul mendatang kita menantang Pemerintah daerah Rokan Hulu dan seluruh partai Politik serta seluruh elemen Masyarakat untuk ciptakan pilkada yang bersih tanpa money politik lagi. "Karna sama-sama kita ketahui bahwa momok money politik didalam pemilihan kepela daerah sering terjadi dinegri ini. Akibat dari Money politik ini maka kurangnya perhatian seorang kepala daerah terhadap masyarakat jika ia terpilih dan juga akibat money politiklah banyaknya kepala daerah serta pejabat publik yang tersandung korupsi. Karna bagi seorang kepala daerah dan pejabat publik lainnya yang pada dasarnya dipilih oleh rakyat jika ia melakukan money politik maka bagi dia suara rakyat itu sudah ia beli dan tidak ada lagi tanggung jawab moralnya jika ia terpilih nanti terhadap rakyat tersebut karna suara rakyat itu sudah mereka beli."kata sepriadi rokan. Masih menurut sepriadi, bahwa mengapa banyak kepala daerah dan pejabat publiknya tersandung korupsi juga dikarnakan akibat money politik, karna bagi mereka jika mereka terpilih maka yang mereka pikirkan dulu adalah bagaimana modal yang mereka keluarkan saat pemilihan kemaren kembali lagi, makanya banyak mereka yang menyalah gunakan jabatan untuk meraup keuntungan untuk mengembalikan modal mereka. "Oleh karna itu kita dari himpunan mahasiswa Rokan hulu menantang Stake Holder Rohul untuk ciptakan pilkada yang bersih, damai tanpa money politik,kita himarohu juga akan siap mengawal pilkada bersih ini nantinya." tuturnya. Yose maulana selaku kabid keagamaan menambahkan, kita menghimbau kepada seluruh elemen mayarakat untuk tidak menerima perbuatan money politik jika itu nanti dilakukan oleh calon-calon yang akan maju mejadi kepala daerah nantinya.(rls).