Surat Permintaan Penundaan Sekolah Rakyat di Kampar Bocor ke Publik

RADARPEKANBARU.COM - Publik di Kabupaten Kampar kembali dibuat geger. Setelah beberapa persoalan mencuat, kini datang lagi persoalan yang cukup serius dan tampaknya bakal menjadi perhatian pemerintah pusat.

Persoalan yang menjadi bahan perdebatan di ranah publik itu adalah beredarnya sepucuk surat dari Pemerintah Kabupaten Kampar tentang permintaan penundaan salah satu Program Strategis Nasional (PSN), Sekolah Rakyat Rintisan I-C yang seharusnya mulai berjalan pada tahun 2025.

Surat penundaan tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Kampar melalui surat resmi bernomor 460/DINSOS/2025/ftl tertanggal 14 Juli 2025. Namun publik patut kembali bertanya karena surat tidak ditandatangani oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar, namun ditandatangani Wakil Bupati Hj. Misharti

Dalam surat berlogo gambar burung garuda dengan kop surat Bupati Kampar, Pemkab Kampar memberikan sejumlah alasan, seperti masih berjalannya sebuah program pelatihan vokasional di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kampar, keterbatasan anggaran dan padatnya jadwal pelatihan hingga November 2025.

Kendati demikian, dalam suratnya, Pemkab Kampar menyatakan penundaan ini hanya sementara untuk memastikan program vokasional yang berjalan dapat dituntaskan.

“Pemkab juga menyatakan tetap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat Reguler karena lahan seluas 7 hektare telah tersedia,” bunyi surat yang ditandatangani Wabup Misharti.

Kabar penundaan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu diekspos oleh beberapa media massa.

Isu ini semakin gempar karena adanya pernyataan keras dari Sekretaris Komisi I DPRD Kampar Min Amir Habib Efendi Pakpahan.

Politisi dari Partai Golkar ini menyebut kebijakan ini sangat berisiko bagi pemerintah daerah.

"Ini program visi-misi Bapak Presiden RI, Jenderal Purn. H. Prabowo Subianto. Anggarannya sudah disediakan. Setahu saya, lokasinya di BLK. Saya sampaikan secara terbuka agar Bupati lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan ini,” ujarnya kepada awak media, Senin (17/11/2025).

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kampar H. Hambali membeberkan bahwa Kampar sangat berpeluang untuk mendapatkan salah satu PSN Sekolah Rakyat.

Ia termasuk getol agar sekolah ini sementara dilaksanakan di pusat ibu kota kabupaten yakni di lokasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD) BLK Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar di Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota.

Namun, usulannya ini menjadi perdebatan dan berakhir dengan adanya permintaan surat penundaan kepada Menteri Sosial yang dia sendiri mengaku kaget adanya surat ini. Apalagi ditandatangani pula oleh Wakil Bupati. Jika program ini terlaksana tahun ini, maka sudah ada potensi uang dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR mengucur Rp 2 miliar untuk rehab bangunan di BLK.

Setelah berita tersebar luas dan menjadi bahan pembicaraan di beberapa platform media sosial, dan menjadi pro-kontra di tengah masyarakat, respons datang dari Bupati dan Wakil Bupati Kampar. Pada Kamis (20/11/2025), ada pernyataan dari Bupati Kampar di beberapa media online dan medsos mengenai PSN Sekolah Rakyat yang batal di Kampar.

Kemudian pada Kamis (20/11/2025) sore beredar pula pemberitaan di beberapa media online dan medsos serta rilis berita di grup WhatsApp Release Diskominfo Kampar tentang adanya kunjungan Wakil Bupati Kampar Misharti bersama beberapa anggota DPRD Kampar Eko Sutrisno dan H. Ilyas Sayang serta Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Tengku Said Hidayat yang melakukan peninjauan ke lokasi yang diklaim telah disiapkan Pemkab Kampar untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat.

Kegiatan ini juga di-share oleh akun Misharti di medsos TikTok.

Sementara itu, Diskominfo dan Persandian Kabupaten Kampar dalam grup Release Diskominfo Kampar memuat rilis berita dengan judul “Pemkab Kampar Siapkan 7 Hektare Lahan Sekolah Rakyat di Jantung Bangkinang Kota”.

Pemberitaan mengenai kunjungan Wabup juga di-share oleh akun Facebook Kehumasan Setda Kampar dan terpantau juga akun Facebook milik pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kampar Juni Mayanti. Judul berita yang di-share sama, "Wakil Bupati Kampar Misharti Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat Sesuai Arahan Presiden Prabowo".

Dalam postingannya di TikTok, Misharti menyampaikan bantahan beberapa berita di media bahwa Pemkab Kampar tak pernah membatalkan PSN Sekolah Rakyat. Dia menambahkan, Pemkab Kampar bahkan tidak hanya mempersiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat namun juga sudah mempersiapkan lahan untuk sekolah unggulan dan sudah bersertifikat, sesuai permintaan pemerintah pusat.

Misharti dalam video ini juga menyebutkan bahwa ini adalah sebagai bentuk klarifikasi dan upaya meluruskan informasi yang berkembang di media.

Ia mengatakan, Pemkab Kampar tidak membatalkan Sekolah Rakyat namun ingin mempersiapkan secara matang sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Kampar.

Ia mengaku, kemarin (sebelumnya red), Pemkab telah mempersiapkan administrasi dan lahan agar nanti sekolah ini tidak dipindah-pindahkan. Mengenai adanya peluang dana masuk Rp 2 miliar dari PUPR juga dibantah oleh Misharti karena belum ada persiapan untuk itu.

Dalam press release yang disampaikan Diskominfo Kampar, Pemkab Kampar menegaskan komitmennya mendukung Program Strategis Nasional (PSN) melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di pusat ibu kota Kabupaten Kampar.

Sementara itu, Bupati Kampar dalam pernyataannya sebagaimana diberitakan di beberapa media juga membantah pembatalan Sekolah Rakyat. Namun dari beberapa media, tidak menyebutkan kapan bupati diwawancara dan di mana lokasi wawancara.

Dalam narasi berita di beberapa media Bupati Kampar menegaskan kabar tersebut tidak benar dan meminta publik tidak terkecoh.

Pemkab Kampar memastikan justru sudah sangat siap menjalankan program itu. Dua lahan besar telah disiapkan sejak awal. Dijelaskan bahwa ada ±70.000 m² lahan di Kelurahan Langgini, Bangkinang Kota, dan seluas 70.859 m² di Desa Kualu Nenas.

Seluruh dokumen administratif mulai dari usulan lokasi hingga pernyataan penyerahan lahan ke Kementerian Sosial sudah diajukan.

"Tidak ada pembatalan dari Kampar. Kita hanya menunggu konfirmasi final dari kementerian. Begitu keluar, program langsung jalan,” kata Bupati.

Bupati juga membantah tudingan kurangnya koordinasi di daerah. Menurutnya, OPD terkait telah melakukan rapat konsolidasi sejak awal agar syarat teknis terpenuhi.

"Lahan siap, dokumen siap, koordinasi siap. Tidak benar kalau disebut kita tidak siap,” ujar bupati sebagaimana dikutip CAKAPLAH.COM dari salah satu.

Aktivis Sebut Rugikan Masyarakat

Sementara di tempat terpisah, aktivis Kampar, Rahmat Yani kepada CAKAPLAH.COM sangat menyesalkan adanya permintaan penundaan Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia memperoleh hak yang sama dalam pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia terutama anak-anak yang mengalami kendala dalam menyelesaikan pendidikannya.

Apalagi kabarnya proses perekrutan calon siswa sudah selesai dilakukan dan ada harapan puluhan anak tersebut bisa segera melanjutkan sekolahnya yang akan sangat membantu mereka dalam hal pembiayaan.

Aktivis asal Kecamatan Kampa ini juga menyesalkan karena ada peluang tambahan perputaran uang di Kampar yang akhirnya batal akibat surat permintaan penundaan salah satu program yang dibatalkan Presiden Prabowo Subianto didukung oleh pemerintah daerah. Menurut informasi, kata Rahmat, bakal ada dana pemerintah pusat yang dikucurkan kepada Kampar untuk tahap awal yang mencapai Rp 2 miliar.

Rahmat juga mengaku heran, surat permintaan penundaan Sekolah Rakyat yang ditandatangani Wabup Misharti diajukan tanggal 14 Juli 2025 namun kenapa sekarang diklarifikasi atau dijelaskan kepada publik dan hal ini terkesan disembunyikan dari publik Kampar.

"Ketika berita adanya surat penundaan ini heboh, baru Bupati dan Wakil Bupati sibuk menyampaikan penjelasan kepada publik," tegasnya.

Selain itu Rahmat juga menyesalkan narasi pernyataan Wabup yang mengatakan bahwa tidak ada pembatalan Sekolah Rakyat di Kampar dan dia tidak menyebutkan bahwa ada permintaan surat penundaan tersebut ke Menteri Sosial. Wabup justru menyalahkan narasi berita di media dan tidak fair mengakui adanya surat permintaan penundaan.

Tak Ada Aktivitas di UPTD BLK

Untuk memastikan adanya Program Pelatihan Vokasional berbasis kompetensi yang sedang berjalan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD) BLK Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, yang akan dilaksanakan hingga 28 November mendatang, CAKAPLAH.COM bersama awak media melakukan investigasi ke UPTD BLK Kabupaten Kampar Jumat (21/11/2025) sekira pukul 14.15 hingga pukul 14.40 WIB.

Dari investigasi tersebut tidak didapati adanya aktivitas pelatihan dan lokasi UPTD yang terletak di Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota ini terlihat sepi. Hanya ada beberapa pegawai dan anak kecil di sana.

Kepala UPTD BLK Kampar Azzah Ruwani melalui ponselnya ketika dihubungi awak media dalam investigasi ini mengaku sedang tidak berada di kantor.

Ia menyampaikan bahwa ia sedang mengikuti pelatihan Rancangan Peraturan Bupati di Pekanbaru bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Terkait permintaan konfirmasi dengan perwakilan peserta, dia menawarkan akan memberikan penjelasan kepada wartawan di lain waktu.

Berikut isi poin-poin surat permintaan penundaan Sekolah Rakyat tersebut:

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Menteri Sosial terkait dengan Justifikasi Penundaan Program Pendidikan Sekolah Rakyat Rintisan I-C berbasis Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Vokasional berbasis kompetensi yang sedang berjalan. Justifikasi ini didasarkan pada alasan dan data yang sistematis.

2. Optimalisasi sumber daya dan anggaran yang sedang berjalan, saat ini Pemerintah Kabupaten Kampar sedang fokus pada pelaksanaan Pelatihan Vokasional dan klaster kompetensi yang didanai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar. Program ini merupakan investasi signifikan dalam peningkatan keterampilan masyarakat.

3. Jadwal pelatihan vokasi yang padat dan berkelanjutan, bahwa pelatihan vokasi yang dilaksanakan terdiri dari 3 (tiga) angkatan dengan jadwal yang padat dan berurutan, meliputi berbagai jurusan keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

3 jadwal angkatan dari kegiatan pelatihan vokasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Angkatan I: 25 Juni s/d 05 Agustus 2025
- Angkatan II: 11 Agustus s/d 09 Oktober 2025
- Angkatan III: 20 Oktober s/d 28 November 2025.

4. Jenis-jenis pelatihan vokasi yang sedang berjalan tersebut adalah: Teknologi Informasi, komputer, menjahit, membordir, servis sepeda motor, perbaikan AC, instalasi listrik, barber, barbershop dan lainnya.(ckc)