Kemenkeu Soroti Maraknya Penarikan Dini Dana Pensiun

RADARPEKANBARU.COM - Tingginya praktik penarikan dini dana pensiun atau early withdrawal masih menjadi salah satu persoalan serius. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu, Ihda Muktiyanto pada Indonesia Pension Fund Summit 2025 di Tangerang Selatan, Kamis, 23 Oktober 2025.

Ihda menuturkan, Kemenkeu mencatat klaim Jaminan Hari Tua (JHT) terus mengalami peningkatan setiap tahun, dan sebagian besar dilakukan oleh peserta yang masih berada pada usia produktif.

"Sebagai ilustrasi, manfaat klaim Jaminan Hari Tua itu bisa mencapai sekitar 12,6 persen replacement ratio-nya," tutur Ihda, 

"Kalau ilustrasi itu seseorang bekerja selama 32 tahun secara full. Tetapi kenyataannya di lapangan kita lihat jauh berbeda," imbuhnya.

Ihda mengungkapkan, rata-rata saldo JHT saat pensiun hanya sekitar Rp56 juta, sementara median saldo bahkan lebih rendah, yakni sekitar Rp24 juta, dan hanya setara dengan 1,6 persen dari total upah.

"Sehingga kebutuhan untuk menopang dan melindungi kebutuhan di masa tua itu sangat terbatas," ujarnya.

Ihda pun menuturkan tanpa desain kebijakan yang tepat, aset pensiun peserta berisiko terkikis sebelum waktunya, sehingga pekerja tidak memiliki jaminan pendapatan yang memadai ketika memasuki usia pensiun.

Adapun dalam paparannya, total klaim JHT tercatat sebesar Rp13,23 triliun pada 2014, kemudian meningkat konsisten setiap tahun hingga mencapai Rp45,64 triliun pada 2023. 

Lonjakan tajam terjadi sejak 2020, ketika nilai klaim melonjak dari Rp26,64 triliun menjadi Rp33,10 triliun pada 2021, lalu naik lagi menjadi Rp43,25 triliun pada 2022. Kenaikan tersebut didominasi oleh klaim yang diajukan bukan karena memasuki usia pensiun, melainkan karena pekerja yang mengundurkan diri atau resign.(kpc)

Lebih lanjut, Ihda menekankan perlunya upaya yang lebih serius untuk memperluas cakupan program pensiun agar dapat menjangkau lebih banyak pekerja, terutama mereka yang berasal dari sektor informal dan kelompok menengah.

"Dengan demikian sistem pensiun kita tidak hanya kuat dari sisi aset tetapi juga inklusif dari sisi kepesertaan," pungkasnya.