Solusi dari Onga Fikri: Ahmad Yuzar Harus Tunjukkan Bahwa 'Kampar di Hati' Pro Rakyat Jangan Buang Badan

PEKANBARU — Tokoh masyarakat Kampar, Ahmad Fikri, memberikan solusi atas polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang membuat resah masyarakat. Menurut mantan Ketua DPRD Kampar dari Partai Golkar itu, pemerintah daerah seharusnya tidak menaikkan tarif pajak, tetapi memaksimalkan potensi penerimaan yang ada dengan menekan kebocoran.

“Pajak dimaksimalkan, jangan dinaikkan. Potensi kebocoran pajak harus dikurangi,” tegas Fikri di Pekanbaru, Senin (01/09)

Ia menilai, kenaikan PBB hingga 300 persen lebih yang terjadi di Kampar kemungkinan besar merupakan produk kebijakan pada masa penjabat (Pj) bupati sebelum Ahmad Yuzar. Karena itu, Fikri menilai inilah momentum bagi Bupati Ahmad Yuzar untuk menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat.

“Ini momen bagi Bupati Ahmad Yuzar untuk membuktikan bahwa dia pro rakyat, karena saya yakin ini adalah produk Pj bupati sebelum beliau,” ujar Fikri.

Fikri juga mengingatkan janji politik Ahmad Yuzar saat kampanye lalu, yang mengusung jargon Kampar di Hati. Menurutnya, komitmen itu harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada masyarakat sesuai visi misi saat kampanye dulu.

“Dalam kampanye beliau menyampaikan visi misi dengan jargon Kampar di Hati. Jadi inilah saatnya Bupati Ahmad Yuzar menunjukkan bahwa Kampar di Hati itu benar-benar pro rakyat,” kata Fikri.

Sebelumnya, Fikri menegaskan siap memimpin gerakan rakyat dan mahasiswa bila kenaikan PBB tidak segera dievaluasi. Ia juga menyebut masyarakat sudah sangat terbebani dengan kondisi ekonomi saat ini. “Kelas menengah ke atas saja keberatan, apalagi rakyat,” ujarnya.

Desakan serupa juga datang dari mantan Wakil Ketua DPRD Kampar, Ramadhan, S.Sos. Ia menilai kebijakan tersebut harus dikaji ulang. “Ini harus dievaluasi secara total. Kenaikan pajak secara sepihak tidak baik dan cenderung seperti main kucing-kucingan dengan rakyat,” katanya.

Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Kampar belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan kenaikan PBB yang memicu gejolak di masyarakat tersebut. (yb)