Ratusan Vendor Lokal di Dumai Gulung Tikar, Kebijakan Tender Pertamina Dinilai Tak Berpihak

DUMAI — Sedikitnya ratusan vendor lokal yang selama ini mendapat peluang bekerja di lingkungan PT Kilang Pertamina International (KPI) Dumai, kini banyak yang terpaksa gulung tikar. Mereka tak lagi mampu bersaing dalam sistem pengadaan yang dinilai tidak memberikan ruang bagi pengusaha menengah lokal.

Mayoritas perusahaan lokal yang tumbang ini tergolong dalam klasifikasi M (menengah), dengan modal terbatas. Namun dalam tiga tahun terakhir, PT KPI Dumai disebut lebih banyak membuka tender untuk perusahaan dengan klasifikasi B, yakni perusahaan yang memiliki modal di atas Rp10 miliar.

“Tak ada lagi kesempatan bagi pengusaha atau vendor lokal menengah untuk mendapatkan pekerjaan,” ujar seorang pengusaha lokal yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi ini menurutnya sudah berlangsung sejak era pandemi Covid-19. Sejak saat itu, proyek-proyek berklasifikasi menengah yang sebelumnya dapat diakses oleh vendor lokal, digabungkan menjadi proyek besar dan hanya dapat diikuti oleh perusahaan dengan modal besar. Hal ini diperparah dengan kebijakan lelang proyek oleh Pertamina yang dinilai tidak mempertimbangkan keterlibatan pengusaha lokal.

“Sejak proyek-proyek menengah disatukan menjadi proyek besar, praktis kami tidak punya ruang bersaing lagi. Banyak vendor lokal akhirnya bangkrut,” katanya.

Diketahui, sistem pengadaan barang dan jasa BUMN umumnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta aturan internal perusahaan yang mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan. Namun dalam praktiknya, vendor lokal sering kesulitan memenuhi persyaratan administratif dan finansial, khususnya terkait modal dan pengalaman kerja.

“Hanya satu atau dua vendor lokal saja yang punya kemampuan finansial dan bisa ikut tender. Sisanya hanya bisa gigit jari,” ungkapnya lagi.

Ia berharap, manajemen PT KPI Dumai dapat meninjau ulang kebijakan lelang tersebut, dan kembali memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, khususnya yang tergolong UMKM dan menengah, untuk berpartisipasi.

“Kami minta agar manajemen memberikan kuota atau segmentasi proyek khusus untuk vendor lokal. Agar ekonomi masyarakat juga hidup,” harapnya. (*)