SPMB Riau 2025 Rampung, Dinas Pendidikan Riau Pastikan Seleksi Transparan dan Bebas Intervensi

RADARPEKANBARU.COM - Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025 di Provinsi Riau resmi berakhir pada Rabu (2/7/2025). Penutupan ditandai dengan pengumuman hasil seleksi secara digital di seluruh satuan pendidikan. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan menegaskan bahwa pelaksanaan tahun ini berlangsung transparan, adil, dan berintegritas tinggi.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan SPMB yang dinilai berhasil menjaga kepercayaan publik. “Kami bersyukur proses SPMB tahun ini berjalan lancar, transparan, dan berbasis digital. Pengumuman hasil hari ini menandai keberhasilan semua pihak dalam menjaga integritas. Dinas tidak mentolerir bentuk-bentuk intervensi yang mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari praktik jual beli kursi, Dinas Pendidikan telah menginisiasi penandatanganan Pakta Integritas yang melibatkan kepala sekolah SMA/SMK, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, LSM, hingga tokoh-tokoh penggerak pendidikan.

Kepada seluruh peserta, Erisman juga menyampaikan selamat kepada siswa yang diterima di SMA/SMK negeri, serta mengimbau agar yang belum diterima tidak berkecil hati. “Bagi anak-anak kami yang belum beruntung, jangan khawatir. Pemerintah tetap menyiapkan fasilitas masuk sekolah swasta melalui jalur afirmasi. Telah disiapkan kuota sekitar 3.000 orang untuk masuk ke sekolah-sekolah swasta secara gratis,” tuturnya.

Program afirmasi ini ditopang melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang ditujukan khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu, sebagai jaminan agar tidak ada anak Riau yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan.

Dukungan terhadap pelaksanaan SPMB juga datang dari organisasi profesi guru. Ketua PGRI Provinsi Riau, Prof. Adolf Bastian, menegaskan pentingnya menjaga integritas di dunia pendidikan. “Kami ingin menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras. Tidak ada yang perlu khawatir selama kita menjaga integritas. Prosedur lama yang membuka celah intervensi harus ditinggalkan. Ini adalah momentum untuk membersihkan sistem pendidikan kita dari praktik-praktik lama,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menolak praktik penerimaan siswa yang menyimpang dari ketentuan. “Tidak ada lagi ruang untuk menerima siswa tanpa mengikuti prosedur dan standar yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Nilam Suri, menjelaskan bahwa sistem pendataan peserta telah dikunci sejak satu bulan sebelum pengumuman. “Kami dari BPMP memastikan bahwa Dapodik sudah dikunci berdasarkan daya tampung sekolah yang ditetapkan bersama dinas. Jadi, jangan lagi ada SPMB jilid berjilid,” ujarnya.

Dari sisi pengawasan eksternal, Kepala Perwakilan Ombudsman Riau, Bambang Pratama, menilai pelaksanaan SPMB 2025 cukup patuh terhadap regulasi yang ada. “Setelah kami melakukan pengawasan, kami melihat tingkat kepatuhan terhadap Permendikdasmen Nomor 3 tahun ini cukup tinggi. Namun, ini tetap perlu diuji secara bersama, termasuk oleh masyarakat,” katanya.

Ombudsman juga membuka kanal aduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran. “Jika ada yang mencurigakan, silakan lapor ke Disdik, Ombudsman, BPMP, Dewan Pendidikan, atau Inspektorat. Kami akan uji dan tindak lanjuti bila memang terjadi penimpangan,” ujar Bambang.

Pernyataan semua pihak ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya membersihkan sistem pendidikan dari praktik lama yang menghambat pelayanan publik dan memastikan anggaran pendidikan digunakan secara tepat sasaran.

Dengan selesainya tahapan seleksi dan diumumkannya hasil akhir, SPMB 2025 di Riau dinilai menjadi langkah awal penting menuju sistem pendidikan yang lebih bersih, transparan, dan inklusif. Pemerintah daerah berharap ke depan tidak ada lagi praktik intervensi, dan seluruh anak Riau dapat memperoleh pendidikan berkualitas secara adil. ***