100 Hari Kepemimpinan Wahid–SF Haryanto di Riau, Armilis: Harusnya Fokus Penegakan Hukum, Bukan Pencitraan

RADARPEKANBARU.COM - Seratus hari pertama masa jabatan Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur, SF Haryanto, mulai menuai kritik tajam dari kalangan masyarakat sipil. Alih-alih menunjukkan gebrakan, duet ini justru dinilai gagal menghadirkan program nyata dan lebih sibuk memainkan panggung pencitraan.

Direktur Lembaga Anti Korupsi Riau (LAKR), Armilis Ramaini SH mengatakan, saat ini harapan publik kini berubah menjadi kegelisahan. “Euforia pelantikan kini berubah jadi kegelisahan. Program nyata belum terlihat. Yang muncul justru polemik dan kesimpangsiuran informasi,” ujarnya.

Salah satu isu yang memicu kegaduhan adalah klaim defisit APBD Riau. Gubernur Wahid menyebut angka defisit dan tunda bayar mencapai Rp3,5 triliun. Sementara itu, SF Haryanto yang sebelumnya menjabat Sekda justru menyebut nilainya hanya sekitar Rp135 miliar. Perbedaan data ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Dua pemimpin ini tak sejalan bahkan dalam menyampaikan data keuangan. Masyarakat jadi bingung: siapa yang benar?” urainya. Armilis juga menyoroti minimnya penampakan SF Haryanto dalam berbagai kegiatan pemerintahan.

Di sisi lain, Gubernur Wahid tampak aktif melakukan roadshow ke kementerian bersama kepala daerah. Namun langkah tersebut dinilai tidak cukup substantif.

“Show force semacam itu tak banyak berguna jika tidak dibarengi koordinasi internal yang kuat,” tegasnya.

Ia mengimbau Wahid untuk menghentikan pendekatan pencitraan. “Hentikan kegiatan seremonial dan tampil-tampil di media. Riau ini butuh kerja, bukan panggung,” tegas Armilis.

Soliditas antara Gubernur dan Wakil Gubernur juga dinilai krusial. Armilis mengingatkan bahwa ketidakharmonisan di pucuk pimpinan justru akan merugikan rakyat. “Jangan jadikan ego sebagai panglima. Kalau keduanya terus berseberangan, yang jadi korban adalah rakyat,” sambungnya.

Kekhawatiran lain muncul dari isu loyalitas dalam tubuh birokrasi. Beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut mengundurkan diri akibat tekanan dan stigma politik.

“Ini berbahaya. PNS itu loyal kepada negara, bukan individu. Jangan rusak sistem hanya karena paranoia politik,” tegas Armilis.

Menutup pernyataannya, LAKR mendorong agar penegakan hukum dijadikan prioritas utama, termasuk dalam kasus korupsi SPPD fiktif DPRD Riau dan proyek-proyek bermasalah seperti flyover Arengka.

“Wahid adalah gubernur baru tanpa beban masa lalu. Ini momentum. Jangan disia-siakan. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu agar APBD benar-benar kembali untuk rakyat,” pungkasnya. (grc)