Riau Masuk 10 Provinsi Realisasi APBD Terendah

RADARPEKANBARU. - Riau masuk 10 provinsi dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terendah di Indonesia tahun 2025.

Hal itu berdasarkan data yang disampaikan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sabtu (10/5/2025). Di mana realisasi belanja Riau hanya 10,87 persen atau urutan ke sembilan.

Berikut 10 provinsi realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

Selain realisasi terendah, Kemendagri juga beberkan 10 provinsi dengan realisasi anggaran tertinggi yang diraih oleh Jawa Barat 21,91 persen.

Terkait hal itu, Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid mengatakan, rendahnya realisasi APBD bukan berarti pembangunan tidak berjalan.

Namun hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pembayaran tertunda yang belum dibayar Pemprov Riau, karena masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.

"Anggaran rendah? Itu bukan karena tidak ada pembangunan. Tapi banyak pembayaran yang masih menunggu audit BPK," ujar Gubri Abdul Wahid, Jumat (16/5/2025) usai acara Halal Bihalal MUI Provinsi Riau di Gedung Daerah Riau.

Gubri menyampaikan, bahwa sebagian besar realisasi anggaran saat ini merupakan pembayaran kewajiban dari kegiatan tahun sebelumnya.

"Jadi banyak kegiatan tahun lalu belum terbayar yang disebabkan pendapatan tidak tercapai. Sementara belanja tetap ditargetkan tinggi, tanpa penyesuaian dengan realita Pendapatan Anggaran Daerah (PAD)," terangnya.

Gubri menyebut, pembangunan di Provinsi Riau tetap ada dilakukan. Hanya saja semua masih on progress sehingga belum bisa dibayarkan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Riau telah menyiapkan strategi pemulihan, salah satunya melalui program relaksasi dan pemutihan pajak daerah.

"Kita sudah buat kebijakan relaksasi untuk pajak yang menunggak dua hingga tahun-tahun. Sekarang cukup bayar satu tahun saja," sebutnya.

Gubri berharap program tersebut bisa meningkatkan pendapatan daerah dalam waktu dekat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Di samping itu, Gubri menyatakan, bahwa dirinya bersama sejumlah bupati/wali kota telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mengupayakan pendanaan tambahan melalui skema Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kita minta program-program yang belum terdanai melalui APBD bisa dibantu melalui skema APBN. Rencana ini akan segera diumumkan nantinya," tukasnya.(ckc)