Presiden Prancis Dukung Pelarangan Jilbab dalam Kompetisi Olahraga

RADARPEKANBARU.COM - Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dukungannya terhadap pelarangan jilbab dalam kompetisi olahraga, menegaskan bahwa ajang olahraga bukan tempat untuk menampilkan simbol-simbol keagamaan.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi TF1 pada Rabu, 14 Mei 2025, Macron menyebutkan bahwa dirinya mendukung prinsip dalam Piagam Olimpiade yang secara eksplisit melarang pemakaian simbol keagamaan dalam kompetisi olahraga.
 

“Saya mendukung Piagam Olimpiade, yang melarang pemakaian semua simbol keagamaan dalam kompetisi,” ujar Macron.

Ia menegaskan perbedaan antara latihan olahraga di fasilitas umum dan partisipasi dalam kompetisi resmi, dengan mengatakan bahwa keputusan terkait pelarangan jilbab diserahkan kepada masing-masing federasi olahraga.

“Ketika Anda berada dalam sebuah kompetisi, itu bukan tempat untuk simbol keagamaan. Saya menyerukan pragmatisme, karena hukum Prancis tidak melarangnya," kata dia.

Pernyataan Macron ini muncul di tengah perdebatan nasional yang telah berlangsung lama di Prancis mengenai sekularisme (laïcité) dan kebebasan beragama, terutama terkait hak perempuan Muslim mengenakan jilbab di ruang publik.

Dalam wawancara yang sama, Macron juga menyinggung kemungkinan penyelenggaraan referendum terkait berbagai isu penting, termasuk imigrasi, reformasi pensiun, bantuan untuk kematian (euthanasia), dan keuangan publik.

“Idenya adalah kita dapat berkonsultasi dengan sesama warga negara mengenai reformasi ekonomi atau sosial yang besar. Antara sekarang dan Juni, pemerintah akan mengusulkan beberapa reformasi, dan kemudian saya akan melihat yang mana,” jelasnya.

Meski Macron menolak kemungkinan referendum untuk mencabut reformasi pensiun yang kontroversial dan menganggap referendum imigrasi kurang efektif, ia membuka peluang bagi referendum soal bantuan untuk kematian jika terjadi kebuntuan politik, serta kemungkinan referendum mengenai keuangan publik.

Pernyataan ini mempertegas arah politik Macron menjelang paruh kedua masa jabatannya, di tengah sorotan publik terhadap isu-isu kebebasan individu dan integrasi sosial di Prancis.(rml)