Mengelola Napas Panjang PBB Migas

Oleh A Rinto Pudyantoro

Dosen, Peneliti, dan Pemerhati Bisnis Hulu Migas, Universitas Pertamina

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor migas kerap kali terpinggirkan dari diskusi publik, meski perannya vital dalam menopang keuangan daerah. Pajak ini dipungut berdasarkan aset tanah, tubuh bumi, dan bangunan yang digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi migas. Berbeda dengan PBB Perkotaan dan Pedesaan yang dikelola daerah, PBB Migas berada di bawah kendali pusat dan disalurkan ke daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan PMK Nomor 159 Tahun 2023, porsi PBB Migas untuk daerah penghasil sangat dominan: 73,8 persen untuk kabupaten/kota penghasil, 16,2 persen untuk provinsi, dan 10 persen untuk kabupaten/kota lain dalam provinsi. Ini adalah bentuk afirmasi fiskal—kompensasi atas pemanfaatan sumber daya alam daerah oleh negara.

Contoh paling nyata bisa dilihat di Provinsi Riau, episentrum migas Indonesia. Di sini, Wilayah Kerja Rokan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menjadi tulang punggung lifting nasional. Dengan produksi 145.000–155.000 barel per hari, kontribusinya tidak hanya pada volume migas nasional, tetapi juga pada penerimaan PBB Migas daerah. Tahun lalu, PBB Migas dari Riau mencapai Rp3,9 triliun. Bengkalis menerima Rp1,54 triliun, sementara Siak Rp498 miliar. Ini bukan angka kecil—hampir separuh dana transfer daerah.

Namun, di balik gemerlap angka tersebut, tersimpan tantangan besar. WK Rokan adalah blok tua. Produksi migasnya secara alamiah menurun. Karena perhitungan PBB Migas, khususnya komponen tubuh bumi, bergantung pada lifting dan harga minyak, maka penurunan produksi berarti penurunan penerimaan. Tanpa strategi lanjutan, daerah penghasil berpotensi menghadapi "kutukan sumber daya", ketergantungan fiskal yang rapuh.

Pemerintah daerah perlu mengubah perspektif: PBB Migas bukan sekadar sumber dana, melainkan jendela kesempatan. Ia harus diubah menjadi motor pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penggerak sektor ekonomi alternatif. Keberhasilan ini mensyaratkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Dukungan terhadap operasi hulu migas, seperti proyek minyak non-konvensional (MNK), menjadi penting. Ketika lifting naik, NJOP meningkat, dan PBB Migas pun terdongkrak.

Namun tantangan tidak berhenti pada aspek teknis. Penyaluran DBH yang sering terlambat menjadi masalah kronis. Ketika dana telat tiba, program pembangunan terhambat. Ini bukan soal fiskal semata, tetapi soal tata kelola yang belum sinkron.

PBB Migas adalah potensi besar. Tapi seperti semua potensi, ia menuntut kebijakan yang bijak dan visi jauh ke depan. Riau, sebagai contoh nyata, bisa menjadi model nasional. Tetapi hanya jika dana yang diterima dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk mendiversifikasi ekonomi.

PBB Migas adalah napas panjang bagi daerah. Tapi ia harus diatur agar tidak menjadi satu-satunya napas. Daerah perlu belajar bernapas dengan paru-paru ekonomi lain: pertanian modern, industri hilir, dan ekowisata. Hanya dengan cara ini, kita bisa mengubah sumber daya alam yang terbatas menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan.***