Ketua Fraksi PKB Tolak Rencana Pemprov Riau Berutang untuk Atasi Defisit Rp3,5 Triliun

RADARPEKANBARU.COM - Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Kasir, menolak opsi berutang sebagai solusi untuk mengatasi defisit anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang mencapai Rp3,5 triliun. Opsi pinjaman daerah ini sebelumnya disampaikan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro.

"Apabila memenuhi persyaratan, Pemda dapat melakukan pinjaman daerah. Namun, hal ini harus dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali," ujar Deni.

Menanggapi hal tersebut, Kasir menegaskan ketidaksetujuannya terhadap opsi pinjaman daerah. Ia menilai masih ada alternatif lain yang lebih efektif untuk mengatasi defisit anggaran tanpa membebani keuangan daerah di masa depan.

Kasir mendukung langkah efisiensi belanja daerah sebagai solusi utama, tetapi menekankan perlunya kajian mendalam agar kebijakan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik. Ia menilai efisiensi harus dilakukan dengan perhitungan yang matang agar tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, ia juga mendorong Pemprov Riau untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah konkret yang disarankannya adalah membentuk tim kerja tambahan guna meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggali potensi pendapatan daerah. Menurutnya, selama ini OPD bekerja secara standar tanpa inovasi yang maksimal.

"Dengan adanya tim khusus ini, diharapkan tidak ada lagi kebocoran dalam APBD, sehingga pendapatan daerah bisa lebih optimal," jelasnya.

Kasir juga menyoroti pentingnya peran Pemprov Riau dalam memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar dari APBN. Ia menilai komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat perlu dilakukan agar beban anggaran daerah bisa berkurang.

"Kita perlu meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat agar beban anggaran tidak hanya ditanggung oleh APBD," tambahnya.

Ia menyoroti bahwa salah satu sektor yang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar adalah infrastruktur dan penanganan banjir di Riau. Menurutnya, dana dari APBN harus lebih banyak dialokasikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mendesak yang dihadapi daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kasir berharap kondisi keuangan Riau bisa membaik pada tahun 2026-2027. Ia menilai defisit yang terjadi saat ini harus menjadi momentum untuk membangun Riau yang lebih baik ke depannya. (grc)