Hampir Rp65 Miliar Proyek Tunda Bayar di Kampar, Eks Pimpinan DPRD Ramadhan: Kesalahan Provinsi, Kampar Jarang Terjadi

Kampar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menghadapi masalah serius setelah hampir Rp65 miliar dari proyek yang telah selesai dikerjakan mengalami tunda bayar hingga akhir tahun 2024. Proyek-proyek ini terbengkalai pembayarannya, diduga akibat defisit anggaran yang melanda pemerintah daerah.

Ramadhan, SSos, mantan Pimpinan DPRD Kampar, menyatakan bahwa situasi tunda bayar seperti ini sebenarnya bukan hal yang jarang terjadi, namun ia menilai masalah utama terletak pada pengelolaan anggaran di tingkat provinsi. "Tunda bayar itu biasa, apalagi kalau ada defisit. Namun, ini sebenarnya kesalahan provinsi yang tidak mampu memberikan alokasi anggaran yang cukup kepada daerah," ujarnya.

Namun, meskipun ia mengakui bahwa tunda bayar memang dapat terjadi dalam kondisi tertentu, Ramadhan menegaskan bahwa Kampar selama ini jarang mengalami masalah serupa. "Memang jarang terjadi di Kampar. Masalah ini harus segera dituntaskan agar tidak merugikan masyarakat dan kontraktor yang telah menyelesaikan proyek," tambahnya.

Kondisi defisit anggaran di Pemkab Kampar diakibatkan oleh pengelolaan keuangan yang kurang optimal dan target pendapatan daerah yang tidak tercapai. Hal ini mempengaruhi alokasi pembayaran terhadap proyek-proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor.

Sumber internal Pemkab Kampar menjelaskan, "Kami sedang mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Para kontraktor yang terlibat dalam proyek ini seharusnya mendapatkan haknya sesegera mungkin."

Masalah ini memicu keluhan dari kontraktor yang merasa dirugikan akibat penundaan pembayaran. Salah seorang kontraktor menyatakan, "Kami sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, tapi pembayaran belum dilakukan. Ini sangat merugikan kami dan kami berharap pemerintah bertanggung jawab atas keterlambatan ini."

Pengamat ekonomi Riau, Arul Kampai/Khairul Azwar S.Sos menyebutkan bahwa defisit anggaran ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan keuangan Pemkab Kampar. Ia menilai hal ini akan berisiko menurunkan kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap pemerintah daerah.

"Harus ada transparansi dalam pengelolaan anggaran dan prioritas pembayaran proyek-proyek yang sudah selesai. Jika tidak segera ditangani, ini bisa merusak kepercayaan masyarakat dan para pelaku usaha," ujar Arul.

Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Kampar belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tunda bayar ini. Masyarakat berharap permasalahan ini segera diatasi agar pembangunan di Kabupaten Kampar tidak terganggu. (rul)