Dua Puluh Warga desa Kompe berangin di panggil inspektorat.

RADARPEKANBARU-Tim Inspektorat pada hari ini akan melakukan pemeriksaan kepada masyarakat desa Kompe Berangin, setidaknya sebanyak 20 orang menjadi sampel untuk mewakili dari 1300 penduduk desa.Tiga tim inspektorat akan menanyakan langsung kepada masyarakat, (27/9).

Pada senin, 25 dan 26 September 2023 silam pihak Inspektorat sudah melakukan pemanggilan kepada BPD dan Perangkat desa Kompe Berangin yang mana merupakan dari tindak lanjut laporan masyarakat kepada kepala desa, Karena pengunaan dana desa dan kebijakan yang di duga tidak sesuai.

Masyarakat Kompe Berangin juga menggalang dukungan berbentuk tandatangan yang mana surat tersebut langsung diberikan kepada Bupati Kuansing Suhardiman Amby, kemudian dari laporan tersebut langsung dilanjutkan kepihak Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan di lapangan. 

Marhandes Arrozi yang merupakan pihak Inspektorat menjelaskan kepada awak media ko terkait pengaduan soal keuangan Desa Kompe Berangin sebelumnya diterima oleh Bupati Suhardiman Amby dari masyarakat. Pihaknya mendapat perintah langsung untuk menindaklanjuti pengaduan warga tersebut.

Sementara dari informasi masyarakat yang tidak mau di sebutkan namanya kepada radarpekanbaru.com menyampaikan bawah memang benar dari kemaren senin 25 September 2023, Sampai sekarang masih melakukan pemeriksaan. Ada pun yang di periksa pertama BPD oleh Tim Inspektorat hari Senin, Hari selasa yang di panggil perangkat desa Kompe berangin dan hari ini perwakilan masyarakat sebanyak 20 orang di kantor camat Cerenti.

Ya harapan kami semua kepada Tim inspektorat benar-benar bisa melihat dan menilai apa yang terjadi di desa kami, Memang kalau kita melihat dan tahu bagai mana di desa ini bole di lihat dari status jajaran pemerintahan desanya. Kebanyakan dari kalangan keluarga dari kepala desa itu sendiri, Secara aturan apakah itu di bolehkan. Seharusnya itu tidak terjadi karena bagai manapun menurut kami itu tidak baik, Saya yakin dalam aturan pasti ada yang mengatur masalah ini.

Apa lagi kami mendapat informasi bawah dari salah satu BPD juga menyampaikan, Kami memang di udang dalam hal-hal apa dalam rapat. Tapi setiap rapat yang di lakukan, Hasilnya sudah di putuskan sama kades dan ada beberapa rancangan rencana tanpa persetujuan kami. Tiba-tiba kepala desa datang ke rumah kami minta tanda tangan dengan berjuta alasan demi kepentingan bersama, Sering terjadi bila rapat di buat kades. Malas bermusyawarah dengan kami kata salah satu anggota BPD, Surat di berikan setelah rapat selesai. Surat berita acara pertemuan tidak jarang hanya sebagai formalitas Litas, ujarnya***RH