Polemik Proposal Damai Prabowo, Begini Respons Rusia, Ukraina dan Pemerintah RI

Dalam proposalnnya, Prabowo mengajukan beberapa poin perdamaian untuk menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina. Pertama, gencatan senjata. Kedua, kedua pasukan mundur 15 kilometer dari posisi saat ini untuk membentuk zona demiliterisasi. Ketiga, kehadiran pasukan perdamaian PBB di sepanjang zona demiliterisasi. Keempat, diselenggarakannya referendum di wilayah sengketa oleh PBB.

Kritik dari Ukraina

Usulan Prabowo tersebut langsung mendapat penolakan dari Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov. Ia menyebutnya sebagai proposal yang aneh.

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami dengan rencana aneh," kata Reznikov.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko juga menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Prabowo. Alih-alih menggelar referendum, ia menegaskan, Rusia harus mundur sebagai pihak yang melakukan invasi.

"Rusia harus mundur dari teritori Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas teritorialnya sesuai perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," tegasnya.

Respons Rusia

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko mengatakan pihaknya terbuka dengan usulan-usulan proposal perdamaian yang diberikan. Meski belum mendapat proposal resmi dari Prabowo, namun ia telah mendapat informasi dari media.

"Kami menyambut baik upaya semua negara yang ditujukan untuk penyelesaian konflik ini secara damai," ucapnya.

Bertemu Dubes Ukraina dan Rusia

Setelah proposal perdamaiannya memicu polemik, Prabowo dilaporkan bertemu dengan Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin dan Duta Besar Rusia Lyudmila Vorobieva dalam kesempatan terpisah pada Selasa (6/6).

Dalam keterangannya, Prabowo mengatakan pertemuan dengan Dubes Vasyl diisi dengan diskusi terkait situasi global yang terus berkembang dan sangat dinamis.

"Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif ingin menjadi sahabat bagi semua negara di dunia, dan kami mendukung langkah-langkah bijak serta upaya terciptanya ketertiban dan perdamaian di dunia," kata Prabowo.

Sementara itu, Prabowo menuturkan, pertemuan dengan Dubes Lyudmila banyak membahas kerja sama kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, militer, dan peningkatan kekuatan alutsista WNI.

"Kami juga memberikan masukan demi terciptanya perdamaian antara Ukraina dan Rusia," ucap Prabowo.

Polemik di Dalam Negeri

Polemik mengenai proposal damai ini tidak hanya dirasakan di forum internasional, namun juga di dalam negeri.

Selama Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri pada Senin (5/6), anggota legislatif Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mempertanyakan proposal tersebut kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

TB Hasanuddin menilai, substansi dari proposal tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika untuk menyelesaikan konflik di lapangan.

"Apakah usulan Menhan menjadi keputusan negara atau menjadi keputusan politik luar negeri yang notabene Kemlu bertanggung jawab?" tanyanya.

Menlu Retno sendiri menjawab dengan menegaskan posisi pemerintah Indonesia terhadap konflik tersebut tidak pernah berubah. Ia mengatakan terdapat empat poin terkait posisi Indonesia.

Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas. Kedua, penghentian perang. Ketiga, jaminan agar rantai pasok makanan tidak terganggu. Keempat, bantuan kemanusiaan.

"Mengenai masalah Shangri-La Dialogue, karena Kementerian Pertahanan adalah juga mitra dari Komisi I DPR RI, mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran, pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Shangri-La Dialogue beberapa hari lalu," kata Retno.

Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan akan memanggil Prabowo untuk meminta penjelasan mengenai proposal perdamaian yang diajukan.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri. Nanti, mungkin hari ini atau besok, saya undang minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan," kata Jokowi pada Selasa (6/6).(rml)