Minta Jatah Kursi, Makin Perlihatkan KIH Haus Kekuasaan

JAKARTA, RADARPEKANBARU.COM - Kesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di mana KMP memberikan 21 posisi kursi pemimpin alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR kepada KIH, semakin menunjukkan siapa yang haus akan kekuasaan.

Hal itu dikatakan pakar komunikasi politik Universitas Mercu Buana (UMB), Heri Budianto. Menurutnya, padahal selama ini mereka mengatasnamakan rakyat dan membuat gaduh di DPR.

"Deal bagi-bagi kekuasaan sangat menonjol dan tercium ke publik. Akhirnya tahu bahwa KIH khususnya PDIP enggak lebih dari kepentingan kelompok dan bagi-bagi kekuasaan," kata Heri Budianto kepada wartawann di Jakarta, Rabu (12/11).

Heri berpendapat, kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa di parlemen ada yang diperebutkan, namun mereka mengatasnamakan rakyat. Bahkan, KIH juga menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa KMP akan menjegal pemerintahan, padahal intinya adalah kekuasaan.

"Kalau memang ada 21 kursi apalagi orientasinya kalau bukan untuk itu. Mereka berhentilah mengatasnamakan rakyat, khususnya PDIP," tegasnya.

Dia menjelaskan, dengan adanya perselisihan di parlemen ini, ada ekses yang ditimbulkan, karena anggota DPR tidak bekerja selama satu bulan. Padahal, mereka sudah dipilih rakyat.

"Jadi jangan sampai karena tingkah pola anggota DPR ini jadi tidak menjalankan tugasnya di parlemen. Ke depan mereka (DPR) jangan mengatasnamakan rakyat ketika mereka berseteru," imbuhnya.

Menurut Heri, dengan dinamika politik yang terjadi di perlemmen, lobi-lobi politik jadi jauh bisa diterima di DPR dan ini menjadi tidak sehat. Karena KIH sebagai partai pendukung pemerintahan tahu celah bagaimana membuat KMP memenuhi apa yang ingin dipenuhi.

"Ada perbedaan mencolok, langsung melakukan mosi tidak percaya. Jadi preseden buruk kalau saling sandera," ujarnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, dengan suasana politik parlemen saat ini KMP diuntungkan dari sisi persepsi publik. Karena KMP mengakomodir keinginan KIH berupa 21 kursi pemimpin AKD.

"Jadi KIH dipersepsikan memang haus kekuasan," tambahnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan, agar ke depannya tidak terjadi hal serupa, seluruh anggota DPR harus taat aturan. Selain itu, pemimpin juga harus mengakomodir semua kepentingan kelompok.(snc/rp)

Karena hal ini terjadi lantaran KIH tidak diakomodir di dalam setiap sidang. "Jadi pimpinan DPR harus jadi bagi 560 anggota. Jangan buat statement berbau kelompok," tutupnya.