Semangkok Bakso untuk Anies di Balai Kota Bikin PDIP Naik Darah

RADARPEKANBARU.COM - Saya tak mau punya mantu seperti tukang bakso. Satu kalimat yang terlontar dari Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri seperti sebuah pematik yang didekatkan ke setumpuk kertas bekas yang siap terbakar. Seketika guyonan ibu dan anak yang seharusnya tersimpan rapi di ruang keluarga itu, diinterpretasikan bermacam-macam. Banyak pihak terbakar, apinya berkobar. Pernyataan soal ogah dapat mantu tukang bakso tentu saja multitafsir, sehingga tidak heran banyak pihak yang langsung bereaksi negatif atas pernyataan Megawati di Rakernas PDIP tersebut.

Megawati dinilai sebagian pengamat politik keseleo lidah dalam pidatonya. Sebab, salah satu tafsir terhadap ucapan itu adalah PDIP, khususnya Megawati, sudah menghina profesi pedagang bakso yang mewakili rakyat kecil. Peristiwa itu menjadi kontradiktif dengan slogan yang selama ini PDIP gaungkan sebagai "partai wong cilik".

Pernyataan Megawati itu pun direspon banyak pihak, lebih banyak yang menyerang pastinya. Tentu saja pihak-pihak yang berseberangan atau setidaknya yang tidak sepemikiran dengan PDIP mengomentari pernyataan Megawati yang dinilai sebagai representasi nyata partai berlambang banteng tersebut.

Dari sederet tokoh, publik figur, atau politisi yang "cawe-cawe" terhadap pernyataan Megawati adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Namun, Anies tidak ikut "menyerang" dengan kata-kata atau sekadar retorika semata, melainkan aksi nyata dengan langsung mengundang para pedagang bakso ke Balai Kota. Bertajuk Malam Ramah Tamah Jakarta E-Prix 2022 para pedagang bakso membuka lapak di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/6/2022). Undangan "musuh baru PDIP" ke kandang Anies itu dinilai sebagai aksi sarkas tanpa banyak bicara yang paling efektif untuk menyindir PDIP yang memang dikenal berseberangan dengan Anies.

Kehadiran pedagang bakso di Balai Kota pun direspon banyak pihak. Di media sosial perang argumen terjadi. Anies dinilai memainkan politik genit dan berusaha mencari panggung di penghujung masa jabatan. Sementara tidak sedikit yang menilai kehadiran pedagang bakso di Balai Kota sebagai langkah cerdas Anies menyindir Megawati sehingga membuat PDIP seperti kebakaran jenggot.

Tidak percaya PDIP kebakaran jenggot dengan "tingkah" Anies? Tengok respon yang disampaikan sejumlah elite PDIP.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mempertanyakan langkah Anies mengundang pedagang bakso ke Balai Kota. "Seingat saya Pak Anies itu jadi gubernur sudah sejak tahun 2017. Kenapa baru sekarang bertemu dengan para tukang bakso?" ujar Hasto di Jakarta Convention Center, Sabtu (25/6/2022).

Menurut Hasto, tindakan Anies mempertontonkan politik yang tidak dekat dengan rakyat karena baru bertemu dengan rakyat kecil di sisa-sisa masa jabatan. "Itulah sebagai contoh ketika politik tidak mengakar sehingga terlambat bertemu dengan rakyat kecil," ujar Hasto.

Bahkan karena diserang banyak pihak terkait pernyataan Megawati soal ogah punya menantu seperti tukang bakso, PDIP langsung buru-buru bereaksi. Sebagai upaya menangkis pernyataan-pernyataan negatif terkait PDIP yang tidak pro wong cilik, terutama kepada para pedagang bakso, Megawati dan anak kandung serta anak buahnya langsung mengadakan jamuan makan bakso dengan memboyong para tukang bakso plus gerobaknya. Tak tanggung-tanggung, Megawati sampai-sampai harus rela disorot kamera saat makan semangkuk bakso di kantornya.

Lalu bagaimana respon Anies? Sampai tulisan ini dibuat, mantan rektor Universitas Paramadina tersebut masih tutup mulut dan belum memberikan pernyataan resmi terkait "kegaduhan" tukang bakso.

Dalam ilmu semiotika, Anies sudah melakukan komunikasi tanpa kata. Umpan yang dilempar Anies menjadi santapan dan rebutan para elite politik yang sekubu dengan PDIP. Artinya tanpa perlu dikonfirmasi pun rasanya hampir semua pihak tahu jika langkah Anies yang mengundang tukang bakso ke Balai Kota sebagai langkah membuat PDIP kehilangan langkah sebelum (mungkin) mati langkah.

Anies berhasil memainkan semiotika komunikasi secara visual yang menekankan pada teori produksi tanda. Anies sebagai pengirim pesan dan PDIP sebagai penerima. Sedangkan tukang bakso di Balai Kota sebagai kode yang terbalut pesan sindiran sehingga menjadi acuan komunikasi sarkas.

Dalam pandangan saya, umpan yang dilempar Anies tidak hanya berhasil membuat ikan-ikan di kolam kekuasaan mendekat, melainkan ramai-ramai berebut untuk memakan umpan tersebut tanpa sadar bahwa mereka sedang masuk perangkap.

Di posisi ini dalam pandangan saya, Anies unggul satu langkah. Setidaknya Anies memiliki amunisi untuk melakukan serangan balik setelah selama bertahun-tahun dia terkena upaya pembingkaian (framing) politik identitas. Seperti diterangkan pengamat politik yang tergabung dalam Forum Doktor Ilmu Politik UI, Reza Hariyadi, framing politik identitas gencar diarahkan kepada Anies yang disebut dekat dengan kelompok-kelompok yang diframing sebagai kelompok radikal.

Bahkan, lewat Majelis Sang Presiden yang mengklaim terdiri dari eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), hingga mantan napi terorisme, mereka mencoba menenggelamkan nama Anies dengan cara mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024. Seperti diberitakan Republika.co.id, Reza menyebutkan pola-pola stigmatisasi, framing, hingga mobilisasi politik identitas biasanya menjadi modus dalam komodifikasi (perubahan fungsi) politik identitas dengan target untuk mendistorsi opini publik dan memberikan label negatif pada figur yang disasar.

"Ini tampak seperti komodifikasi politik identitas, siapa saja bisa disasar, dan Anies Baswedan sebagai figur capres bisa jadi target potensial. Mungkin motifnya untuk mencederai citra dia di mata publik," ujar Reza, Ahad (26/6/2022).

Padahal PDIP seharusnya tidak perlu keras merespon tindakan dan langkah-langkah Anies. Syaratnya tentu saja jika PDIP yakin mereka memang membela wong cilik, bukan sekadar ucapan tetapi lewat tindakan. Contohnya seperti ikut sedih dan menolak jika pemerintah menaikkan harga BBM, ikut sedih jika minyak goreng langka di pasar dan membelinya harus menggunakan PeduliLindungi, atau ikut sedih jika tarif dasar listik melambung.

PDIP juga rasanya tidak perlu takut dengan pergerakan Anies yang disebut-sebut sudah berada di rel yang tepat untuk maju pada Pilpres 2024. Alasannya, Anies bukan politikus atau kader partai sehingga dia tidak punya kendaraan politik alias parpol untuk mencalonkan diri. Alasannya apalagi kalau bukan terpasangnya barrier to entry lewat ketentuan yang mengatur mengatur ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Dalam Pasal 222 UU Pemilu dengan tegas disebut, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Apalagi hingga saat ini uji materi presidential threshold 20 persen selalu ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). PDIP sebagai "juara bertahan" seharusnya tidak perlu khawatir terhadap pergerakan Anies yang tidak bisa maju jika tidak diusung parpol yang memenuhi syarat presidential threshold 20 persen. Kecuali jika PDIP tidak yakin akan kembali menang pada Pemilu 2024, atau jika PDIP tidak percaya diri memiliki calon yang bisa maju menjadi gladiator yang bertarung dengan Anies jika mendapatkan tiket bertarung di gelanggang Pilpres 2024. Atau justru Anies yang akan diusung PDIP sebagai capres di Pilpres 2024? Kita lihat saja, siapa yang memenangkan hati para tukang bakso dan penggemarnya. (rep)