Ketua KPU: Mustahil Proses Pemilu Dipercepat
RADARPEKANBARU.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Komisi Pemilihan Umum agar proses pemilu dipercepat. Tujuannya, agar tidak terjadi kemandegan pembangunan karena pada musim pemilu investor wait and see.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa mempercepat proses pemilu sulit diwujudkan selama sistem pemilu masih seperti saat ini.
"Inikan soal bagaimana sistemnya ditetapkan terlebih dahulu. Hari ini kan memakai misalnya dalam hal pemilu legislatif proporsional dengan daftar terbuka, dalam penyelengaraannya akan melibatkan banyak orang, baik dari unsur parpol, kepengurusan maupun caleg-calegnya," kata Husni.
Husni menjelaskan bahwa caleg-caleg itu berasal dari seluruh Indonesia. Dari 12 partai nasional dan tiga partai lokal sehingga jumlah calegnya sudah mencapai 200.000-an.
"Nah, ini membutuhkan waktu mulai dari proses pencalonan, kampanye, bahkan penghitungannya rumit yah tidak mudah di tingkat TPS itu bisa selesaikan satu hari, padahal UU kita memerintahkan satu hari, itu saja sudah tidak bisa dipenuhi azasnya, agar bisa terpenuhi azas ketepatan saja, jangankan bisa lebih cepat," ujar dia.
Waktu yang disediakan satu hari saja untuk menghitung suara, lanjut Husni, tidak cukup. Sebab harus menghitung pilihan suara di satu tempat pemungutan suara. Ditambah lagi ada empat jenis surat suara.
"Belum lagi nanti kalau diserentakan pemilu legislatif dengan pemilu presiden, ada tambahan surat suara satu lagi. Nggak mungkin itu bisa lebih cepat," ujar dia.
Oleh karena itu, jika ingin mempercepat proses pemilu, maka harus ditentukan terlebih dahulu sistemnya.
"Apakah masih tepat proporsional daftar terbuka atau ada alternatif lain, kembali ke proprsional daftar tertutup, atau kembali seperti Orde Baru, yang muncul itu hanya lambang partai saja. Tapi kan kita anggap tidak demokratis waktu itu kan, yang daftar tertutup saja kita anggap tidak demokratis. Ini kita mau ke mana kalau pemilunya baik, cepat, murah, implementasinya seperti apa?," ucapnya.(viva)
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa mempercepat proses pemilu sulit diwujudkan selama sistem pemilu masih seperti saat ini.
"Inikan soal bagaimana sistemnya ditetapkan terlebih dahulu. Hari ini kan memakai misalnya dalam hal pemilu legislatif proporsional dengan daftar terbuka, dalam penyelengaraannya akan melibatkan banyak orang, baik dari unsur parpol, kepengurusan maupun caleg-calegnya," kata Husni.
Husni menjelaskan bahwa caleg-caleg itu berasal dari seluruh Indonesia. Dari 12 partai nasional dan tiga partai lokal sehingga jumlah calegnya sudah mencapai 200.000-an.
"Nah, ini membutuhkan waktu mulai dari proses pencalonan, kampanye, bahkan penghitungannya rumit yah tidak mudah di tingkat TPS itu bisa selesaikan satu hari, padahal UU kita memerintahkan satu hari, itu saja sudah tidak bisa dipenuhi azasnya, agar bisa terpenuhi azas ketepatan saja, jangankan bisa lebih cepat," ujar dia.
Waktu yang disediakan satu hari saja untuk menghitung suara, lanjut Husni, tidak cukup. Sebab harus menghitung pilihan suara di satu tempat pemungutan suara. Ditambah lagi ada empat jenis surat suara.
"Belum lagi nanti kalau diserentakan pemilu legislatif dengan pemilu presiden, ada tambahan surat suara satu lagi. Nggak mungkin itu bisa lebih cepat," ujar dia.
Oleh karena itu, jika ingin mempercepat proses pemilu, maka harus ditentukan terlebih dahulu sistemnya.
"Apakah masih tepat proporsional daftar terbuka atau ada alternatif lain, kembali ke proprsional daftar tertutup, atau kembali seperti Orde Baru, yang muncul itu hanya lambang partai saja. Tapi kan kita anggap tidak demokratis waktu itu kan, yang daftar tertutup saja kita anggap tidak demokratis. Ini kita mau ke mana kalau pemilunya baik, cepat, murah, implementasinya seperti apa?," ucapnya.(viva)
Menhut: Karhutla Terjadi karena Dibakar
RADARPEKANBARU.COM - Kementerian Kehutanan (Kemenhut.
Guru PPPK Dapat Kesempatan Ikut Seleksi CPNS mulai 2027
RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah memberikan kesempata.
