Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Anggota Dewan, Kesal Pemkab Inhu Tolak Program RLH Senilai Rp10 Miliar
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Indragiri Hulu, Manahara Napitupulu menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Inhu yang menolak pembangunan Rumah Layak Huni yang telah dialokasikan senilai Rp10 miliar pada APBD 2021 ini. Padahal program RLH sangat membantu penerima manfaat yang notabennya merupakan masyarakat kurang mampu.
"Pemrov Riau telah menganggarkan Rp10 miliar yang nantinya disebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Inhu. Satu unit rumah dipatok Rp65 juta. Sangat kita sayangkan kenapa kendalanya ada di Pemkab. Ini membuktikan kalau Pemkab tidak berpihak ke masyarakat," ujar Manahara di Pekanbaru, Rabu.
Kata dia, jika program ini terealisasi juga akan terasa manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Sebab, pembangunan setiap unit rumah melibatkan masyarakat melalui pembentukan Kelompok masyarakat (Pokmas). "Jika terealisasi bukan hanya akan membantu masyarakat yang mendapatkan bantuan RLH, namun masyarakat di sekelilingnya juga mendapatkan rezeki, karena untuk pembangunan RLH melibatkan Pokmas yang dibentuk kepala desa," paparnya.
Dia mengatakan sudah menanyakan kepada Pemkab Inhu terkait persoalan yang menyebabkan mereka tidak menindaklanjuti program RLH yang sangat dibutuhkan masyarakat ini. Namun, Manahara malah mendapat jawaban yang tidak masuk akal dari Pemkab setempat.
"Saya sudah tanyakan langsung kepada mereka, alasannya mereka tidak memiliki nomenklatur seperti yang diminta oleh Pemrov Riau. Dan alasan lain yang tidak masuk akal menurut saya, mereka katakan bahwa data hasil survei dan verifikasi dinas PUPR tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial," kata dia.
Menurutnya, kendala seperti itu tidak bisa dijadikan alasan karena sudah seharusnya Pemkab melakukan pembaharuan data yang didapat dari pihak desa di setiap kecamatan. "Sementara dari informasi pihak desa mereka sudah mengajukan data terbaru ke Pemkab Inhu, tetapi di Pemkabnya tidak merubah data. Artinya, dengan adanya data terbaru seharusnya mereka bisa menyesuaikan data yang terbaru itu," kata dia.
Sebagai informasi, terdapat tiga daerah di Provinsi Riau menolak program RLH Pemerintah Pemprov Riau dibangun tahun ini. Tiga daerah itu yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Siak dan Kuantan Singingi.(antr)
Plt Bupati Asmar Terus Percepat Transfer DBH Migas dari Provinsi dan Pusat
RADARPEKANBARU.COM - Untuk menjamin jalannya pembangunan secara maksimal dalam k.
Bawaslu Buka Rekrutmen Pengawas Kelurahan Desa Pemilihan Serentak 2024
RADARPEKANBARU.COM - Bawaslu Riau membuka Pendaftara.
Polsek Tampan Kini Resmi Ganti Nama Jadi Polsek Binawidya
RADARPEKANBARU.COM - Polsek Tampan yang telah berdiri sejak tahun 1998 lalu, saat ini resmi berganti.
Jabatan Pj Walikota Pekanbaru segera Berakhir, Akan Digantikan Sekda?
RADARPEKANBARU.COM - Masa jabatan Muflihun sebagai Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru hanya tinggal be.
Pendataan Masih Berlangsung, Pedagang Segera Dipindahkan ke Pasar Induk Pekanbaru
RADARPEKANBARU.COM - Proses pendataan pedagang yang akan berjualan di Pasar Induk masih berlangsung..