Junta Militer Myanmar Tolak Embargo Senjata PBB

MYANMAR -- Junta militer Myanmar menolak resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan embargo senjata ke negara itu. Seruan itu bagian dari resolusi tidak mengikat yang mengutuk perebutan kekuasan meliter dari Aung Suu Kyi pada Februari lalu. Kementerian Luar Negeri Myanmar menganggap resolusi tersebut dibuat berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi yang salah. 

Mereka juga telah mengirimkan surat keberatan kepada Sekjen dan presiden Majelis Umum PBB. Utusan Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun memberikan suara untuk mendukung resolusi tersebut. Tun dengan penuh semangat menolak kudeta dan menepis klaim junta militer bahwa dia tidak lagi mewakili Myanmar. PBB sendiri pun masih menganggapnya sebagai utusan yang sah.

Namun Kementerian Luar Negeri Myanmar menegaskan bahwa Kyaw Moe Tun telah diberhentikan dari posisinya, dia telah didakwa atas pengkhianatan di Myanmar. "Oleh karena itu, pernyataannya, partisipasi dan tindakannya dalam pertemuan itu tidak sah dan tidak dapat diterima dan Myanmar sangat menolak partisipasi dan pernyataannya," kata Kemlu Myanmar, Sabtu (19/6) seperti dikutip dari Associated Press.

"Myanmar menerima saran konstruktif dari komunitas internasional dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Myanmar, tapi setiap upaya yang melanggar kedaulatan negara dan campur tangan dalam urusan internal Myanmar tidak akan diterima," ujar pernyataan itu menambahkan. Resolusi PBB itu disetujui oleh 119 negara, dengan 36 abstain termasuk China, sekutu utama Myanmar. Hanya satu negara, Belarus, yang menentang.

Pada hari yang sama, Dewan Keamanan PBB mengadakan pembicaraan informal tentang situasi di negara Asia Tenggara itu yang terus memburuk usai kudeta. Resolusi itu tidak disahkan melalui konsensus, seperti yang diharapkan. Namun, resolusi ditempuh melalui pemungutan suara, yang memaksa 193 negara PBB untuk mengungkapkan pandangan mereka.

Dari sepuluh negara ASEAN, hanya empat yang abstain: Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand. Resolusi itu juga menyerukan pemulihan demokrasi di Myanmar, dan pembebasan semua pemimpin sipil yang ditahan. Selain itu, resolusi juga menuntut agar junta militer Myanmar segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran yang melakukan aksi damai.(cnn)