Polemik Karo Kesra Riau Zulkifli Syukur hilangkan bantuan rumah 

PEKANBARU - Ulah Karo Kesra Riau Zulkifli Syukur hilangkan bantuan rumah ibadah membuat sejumlah wakil rakyat di DPRD Riau meradang. 

Ketidak becusan Zulkifli Syukur menjadi bumerang bagi Gubernur Riau Syamsuar, mengingat meniadakan anggaran bantuan rumah ibadah sama saja Gubri tidak peduli dengan kepentingan umat beragama. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar rapat paripurna penyampaian hasil reses masa sidang III, Kamis (25/2). Rapat yang di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto tersebut, turut dihadiri  Gubernur Riau Syamsuar. Dimana, pada awal rapat para perwakilan dari daerah pemilihan (dapil) diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil reses yang telah di laksanakan pada Desember 2020 lalu.

Hasil reses tersebut merupakan aspirasi yang di rangkum berdasarkan aktifias reses atau tatap muka bersama masyarakat.

Dari hasil pemaparan, hampir seluruh perwakilan dapil menyesalkan bantuan untuk masjid yang tidak lagi di adakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sejak di jabat Syamsuar-Edy. Padahal, Syamsuar sendiri saat menjabat sebagai kepala daerah di Siak, dikenal relegius. Sehingga masyarakat saat ini sudah terlanjur mengharapkan bantuan yang bersifat keagamaan ini.

Hal itu sebagaimana disampaikan Perwakilan Anggota DPRD Riau dapil Bengkalis, Dumai dan Meranti Hj Mira Roza. Dikatakan dia, saat melaksanakan reses beberapa waktu lalu pihaknya sering kali ditanyai masyarakat untuk bantuan pembangunan rumah ibadah, khususnya masjid."Bantuan untuk rumah ibadah, karena masyarakat yakin dan percaya pada pemerintahan terdahulu Bapak Syamsuar orang yang relegius. Jadi saya bermohon kiranya program tersebut dilanjutkan kembali oleh provinsi," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Perwakilan DPRD Riau dapil Rokan Hulu (Rohul) Adam Syafaat. Dari hasil reses yang ia laksanakan, bantuan untuk rumah ibadah hanya datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Padahal masyarakat juga mengharapkan dari Pemprov Riau. Sebab, di Kabupaten Rohul sendiri banyak terdapat masjid."Bahkan Rohul sendiri memiliki julukan Negeri Seribu Suluk. Masyarakat minta dana hibah, dari kabupaten sudah dapat dari provinsi belum. Jadi kami minta agar bisa di salurkan aspirasi ini," ucapnya.  

Terakhir, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan bahwa pihaknya memang sangat berharap agar pemprov bisa merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat yang dibawa oleh dewan. Karena menurut dia, reses sendiri merupakan pokok pikiran dewan yang lahir setelah melakukan silaturahmi, pertemuan tatap muka dan menghimpun seluruh aspirasi serta keinginan masyarakat. Pokok pikiran itu kemudian dibawa ke rapat paripurna secara resmi kemudian disampaikan langsung kepada kepala daerah.

"Pasti, kami sangat mendukung agar pemprov bisa mewujudkan bantuan terhadap rumah ibadah. Karena kalau kita reses, kita bicara pokok pikiran dari hasil reses tersebut. Nah saat ini ada banyak suara yang menginginkan agar  bantuan rumah ibadah yang bersumber dari APBD provinsi. Ntah itu bantuan operasional, perbaikan hingga pembangunan," ujar Hardianto.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, bahwa sejauh ini pemprov merasa bahwa bantuan rumah ibadah tidak lagi menjadi wewenang pemerintah di daerah. Melainkan pusat melalui APBN. Namun sama-sama diketahui, bantuan rumah ibadah melaluui APBN tentu sangat terbatas. Sehingga masyarakat menumpukan harapan terhadap pemerintah di daerah. Seharusnya, bila ada itikad baik dari pemprov, bisa saja bantuan tersebut diberikan dalam bentuk hibah barang kepada pengurus maupun desa setempat.

"Ini persoalan itikad baik dan keinginan kita untuk membantu serta hadir di tengah masyarakat. Ini kan sebetulnya persoalan teknis saja. Skemanya tetap hibah atau bansos. Bisa hibah dalam bentuk uang atau barang. Ada kok aturan yang membolehkan," sambungnya.

Diakui dia, selama ini pemprov hanya berpatokan kepada rumah ibadah yang asetnya dimiliki oleh Pemprov Riau saja. Akan tetapi, tidak semua rumah ibadah yang dimiliki pemprov bisa di gunakan masyaralat Riau dari berbagaio daerah. Saat ditanya apakah bantuan serupa pernah diberikan pemerintah provinsi sebelum dijabat Syamsuar, Hardianto mengatakan ada meski tidak banyak. Maka dari itu pihaknya selalu berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah saat ini agar bantuan tersebut segera terealisasi.

Saat ditanya apakah hal tersebut sudah disampaikan langsung Pimpinan DPRD Riau kepada Gubri Syamsuar, Hardianto mengaku sudah. Bahkan pada pembicaraan yang berlangsung non formal itu mendapat lampu hijau dari Syamsuar untuk bisa di anggarkan."Mudah-mudahan mendapat lampu hijau dari Pak Gubernur," tuntasnya.(rp/red)