Muhammadiyah Pastikan Mundur dari POP

RADARPEKANBARU.COM – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan secara bulat tidak akan berperan serta dalam program organisasi penggerak (POP) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Keputusan itu diambil setelah dilakukan rapat bersama Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang (Dikti Litbang).

“Muhammadiyah memutuskan untuk tetap tidak berperan serta dalam program POP,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti melalui pesan singkatnya, Senin (3/8). Meskipun demikian, kata Abdul Mu’ti,  PP Muhammadiyah mengapresiasi silaturahim yang dilakukan Mendikbud Nadiem Makarim ke PP Muhammadiyah pekan lalu. Saat itu, Nadiem berjanji akan mengevaluasi program POP. Namun demikian, itu tak mengubah keputusan PP Muhammadiyah untuk mundur di program tersebut.

Sebab, lanjut Mu’ti, dalam kesempatan itu Mendikbud juga sempat menyampaikan permintaan agar Muhammadiyah bisa bergabung dengan program POP. Abdul Mu’ti beralasan, PP Muhammadiyah menilai, program tersebut belum mendesak saat ini.

“Bagi Muhammadiyah tidak mendesak. Sekarang ini sekolah/madrasah dan perguruan tinggi sedang fokus penerimaan peserta didik baru dan menangani berbagai masalah akibat pandemi Covid-19,” ujar dia. Pada Rabu (29/7) Mendikbud Nadiem mengunjungi kantor PP Muhammadiyah. Mu’ti menjelaskan, pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam. Di dalam kedatangannya, Nadiem hanya didampingi satu staf khusus. Kunjungan ini, kata Mu’ti, merupakan langkah Nadiem untuk melakukan silaturahim.

Nadiem juga telah meminta maaf kepada Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonsia (PGRI) soal kisruh POP. Ia juga meminta sejumlah organisasi yang telah lolos seleksi POP untuk mendanai secara mandiri program mereka.

“Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna,” kata Nadiem.

Menurut dia, niat awal dari program ini adalah bermitra dengan para penggerak pendidikan untuk selanjutnya menemukan inovasi yang dipelajari oleh pemerintah. Tujuan akhirnya adalah agar program yang tepat bisa diterapkan dalam skala nasional.

Nadiem berharap, partisipasi semua pihak dalam mimpi menciptakan pendidikan berkualitas di Indonesia. Nadiem menegaskan bahwa sementara ini POP ditunda sambil dievaluasi secara mendalam. Namun, polemik serta kebingungan masih terjadi di masyarakat.

Di antara polemik tersebut terkait lolosnya dua lembaga filantropi keluarga konglomerat di Indonesia, Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna. Pihak Tanoto Foundation sebelumnya menyatakan mengikuti program ini dengan dana mandiri. Artinya, mereka tak menerima sama sekali dana Rp 20 miliar bagi organisasi yang lolos pada Kategori Gajah dalam POP.

Sementara, Yayasan Putera Sampoerna memilih skema patungan alias matching fund. Artinya, selain dengan dana mandiri, Yayasan Putera Sampoerna juga masih mendapatkan dana APBN. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi juga menegaskan, PGRI tetap konsisten tidak akan bergabung kembali dengan POP Kemendikbud. “(PGRI) tidak (akan bergabung kembali),” ujar Unifah, Senin (3/8).

Dia mengatakan, meski PGRI mengapresiasi Mendikbud Nadiem yang telah menerima masukan dari PP Muhammadiyah, LP Maarif NU, dan PGRI, hal ini tidak mengubah keputusan PGRI. “Kami tetap konsisten mundur,” kata dia. Sementara, Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, Arifin Junaidi, mengatakan, pihaknya memutuskan untuk tetap mundur dari POP. Menurut dia, pernyataan akan dievaluasinya program tersebut tidak memiliki arti apa-apa. “Sampai saat ini, kami tak pernah berpikir, apalagi memutuskan untuk gabung di program itu. Nggak, kami tetap mundur,” kata Arifin, Senin (3/8).

Dia menyoroti pernyataan Mendikbud Nadiem saat menyatakan akan mengevaluasi program tersebut. Menurutnya, ada penyataan Nadiem yang mengatakan organisasi penggerak yang sudah lolos tidak perlu khawatir akan evaluasi yang dilakukan.

“Lah terus yang dievalusi itu apa kalau yang sudah dinyatakan lolos itu terus diminta untuk tetap melaksanakan programnya. Jadi, kalau menurut saya sih itu pernyataan mau mengevaluasi tidak ada artinya apa-apa itu. Seperti permintaan maafnya itu juga tidak ada artinya apa-apa tanpa tindakan nyata untuk memperbaiki itu,” ujar dia.

Meski begitu, dia juga menyampaikan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, termasuk akan masuknya kembali LP Ma’arif NU ke program tersebut. Namun, itu akan dilakukan jika memang program itu masih ada pada tahun depan dan sudah dengan perbaikan-perbaikan konkret yang dilakukan.(rep)