Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
BLT Rp300 Ribu Dipotong , Anggota DPRD Minta Dinsos Provinsi Klarifikasi Langsung ke Penerima
RADARPEKANBARU.COM - Pemotongan bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru sebesar Rp50 ribu menuai kritikan. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Riau daerah pemilihan (dapil) Pekanbaru Agung Nugroho.
Dimana sejak mendapat aduan dari masyarakat beberapa waktu lalu, dirinya telah melaporkan langsung pemotongan tersebut kepada Dinas Sosial Pemprov Riau.
"Sudah. Kemaren sudah langsung kami laporkan. Dinsos katanya juga bakal memanggil pejabat terkait di Pemko Pekanbaru dalam rangka klarifikasi," sebut Agung kepada , Rabu (1/7/2020).
Ia menjelaskan, hasil klarifikasi pihaknya ke Dinsos uang bantuan yang disediakan pemprov sebesar Rp300 ribu harusnya utuh sampai ke masyarakat. Bahkan alasan pihak BPR Pekanbaru yang mengatakan bahwa pemotongan itu adalah uang administrasi sama sekali juga tidak di boleh kan. Seharusnya, bila ada biaya administrasi itu tidak di bebankan ke masyarakat penerima. Namun di tanggung oleh pemko.
"Kalau administrasi kata pihak Dinsos harusnya jangan di bebankan ke masyarakat. Harusnya di tanggung pihak penyalur. Dalam hal ini Pemko Pekanbaru," tukas Agung.
Selain itu, ia juga mendengar bahwa alasan pihak BPR memotong karena ada keinginan masyarakat yang menyisakan uang untuk di tabung. Untuk alasan itu, Agung merasa agak heran. Karena sangat tidak mungkin di tengah kondisi kesulitan uang masyarakat justru malah menolak untuk menerima bantuan secara utuh. Apalagi, sejauh ini aduan masyarakat bahwa pemotongan itu memang diwajibkan pihak BPR.
"Makanya saya sarankan, Dinsos kalau mau klarifikasi baiknya langsung ke masyarakat penerima. Jangan ke BPR atau pihak Pemko. Tanya ke masyarakat langsung. Betul ga masyarakat yang mau di potong? kan aneh ada masyarakat yang mau di potong? Kalau Dinsos tak bisa nemukan masyarakat penerima yang komplain, sini saya pertemukan," tegas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau itu.(rpc)
Polsek Tampan Kini Resmi Ganti Nama Jadi Polsek Binawidya
RADARPEKANBARU.COM - Polsek Tampan yang telah berdiri sejak tahun 1998 lalu, saat ini resmi berganti.
Jabatan Pj Walikota Pekanbaru segera Berakhir, Akan Digantikan Sekda?
RADARPEKANBARU.COM - Masa jabatan Muflihun sebagai Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru hanya tinggal be.
Pendataan Masih Berlangsung, Pedagang Segera Dipindahkan ke Pasar Induk Pekanbaru
RADARPEKANBARU.COM - Proses pendataan pedagang yang akan berjualan di Pasar Induk masih berlangsung..
Kepala Disdik Riau Tersangka Tunggal Korupsi Rp2,3 Miliar
RADARPEKANBARU.COM - Kepala Dinas Pendidikan Riau TFT telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan koru.
Komisi III DPRD Pekanbaru Minta Disdik Pekanbaru Bersiap Pelaksanaan PPDB SD Online
RADARPEKANBARU.COM - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta Dinas P.
Indikator Politik Indonesia: Kelmi Amri Raih Elektabilitas Tertinggi di Pilkada Rohul
RADARPEKANBARU.COM - Kelmi Amri meraih elektabilitas tertinggi sebagai bakal calon bupati di Pilkada.