Hamas Serukan Persatuan Palestina

GAZA CITY -- Hamas menyerukan persatuan di antara masyarakat Palestina. Penguasa di Jalur Gaza ini juga menyerukan perlawanan terhadap rencana Israel untuk menganeksasi wilayah pendudukan di Tepi Barat. "Persatuan Palestina adalah landasan kekuatan nasional sehingga rencana aneksasi dapat dilawan dan digagalkan," ujar pejabat senior Hamas, Salah al-Bardawil, di Jalur Gaza, Senin (15/4). 

Perpecahan masih terjadi antara Hamas, yang memerintah Gaza, dan otoritas Palestina (PA) yang berpusat di Kota Ramallah, Tepi Barat. Meski begitu, Bardawil mendesak penyatuan kepemimpinan politik harus dilakukan. "Adalah kewajiban setiap warga negara Palestina yang bebas untuk bangkit melawan agresi yang mencolok ini di tanah kami," kata Bardawil, dikutip dari Aljazirah. 

Bardawil menyerukan pertemuan umum antara Hamas dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang mencakup berbagai kelompok Palestina lainnya. Berdasarkan Traktat Oslo, PLO adalah pihak yang diakui mewakili Palestina untuk berunding dengan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, pemerintahnya bertujuan untuk memulai proses aneksasi pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Lembah Yordan mulai 1 Juli. Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, dalam Perang 1967.

Jika dilaksanakan, aneksasi ini memupuskan harapan bangsa Palestina untuk mendirikan negara di wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat dengan ibu kota Yerusalem Timur, sesuai batas negara sebelum Perang 1967. Hal ini sejalan dengan konsensus mayoritas komunitas internasional.  

Suara puluhan ahli HAM

Para ahli hak asasi manusia (HAM) PBB, Selasa (16/4), menyatakan, rencana aneksasi Israel akan melanggar hukum internasional yang menyebutkan larangan untuk merebut wilayah secara paksa. Para ahli ini mendesak negara-negara di dunia untuk menentangnya.

"Aneksasi di wilayah pendudukan adalah pelanggaran serius Piagam PBB dan Konvensi Jenewa, dan bertentangan dengan aturan fundamental yang dikuatkan berkali-kali oleh Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum bahwa perebutan wilayah melalui perang atau kekuatan tidak bisa diterima," demikian pernyataan hampir 50 ahli independen HAM ini. Mereka menyatakan kekecewaan atas dukungan AS terhadap rencana Netanyahu untuk memperluas kedaulatan dan aneksasi secara //de facto// di wilayah yang ingin dijadikan bangsa Palestina sebagai negara. (rep)