Ini Penjelasan Sekko Pekanbaru Terkait Anggaran Penanganan Covid-19 Rp115 Milyar

PEKANBARU--DPRD Kota Pekanbaru kembali menggelar rapat bersama Pemerintah kota Pekanbaru, guna membahas refocusing anggaran sebesar Rp 115 milyar yang katanya digunakan untuk penanganan Covid-19. Berlangsung diruang rapat paripurna, Jumat (8/5/2020). 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani beserta tiga Wakil Ketua DPRD, Ginda Burnama, Tengku Azwendi dan Nofrizal.

Dihadiri Sekretaris Daerah Kota (Sekko) Pekanbaru, M Noer, Kepala Bapenda, Zulhelmi Arifin hingga Kepala BPKAD Kota Pekanbaru. 

Dalam rapat tersebut terungkap, pergeseran anggaran dari setiap OPD yang dikabarkan mencapai angka Rp 115 miyar untuk penanganan Covid-19 ternyata hanya isapan jempol.

Sekko Pekanbaru M Noer mengakui jika uang Rp 115 Miliar tersebut memang tidak ada saat ini. Karena kata dia, uang itu berasal dari APBD, yang mana APBD isinya adalah perencanaan.
 
"Kalau ada yang membayangkan uang teronggok Rp 115 M, itu tidak ada, APBD ini kan semua prediksi," jelas M Noer.
 
Disinggung sampai hari ini sudah berapa uang yang terkumpul dari total Rp 115 milyar, M Noer menegaskan dalam istilah APBD tidak ada yang namanya 'mengumpulkan' uang karena APBD akan terus berputar.  
 
"Tidak ada istilah berapa terkumpul, tidak ada. Kalau ada (kas) langsung kita belanjakan. Tahap pertama sudah terpakai Rp 4,2 Miliar," ujarnya 
 
Dari Rp 4,2 milyar itu diakui M Noer tidak ada bantuan untuk Sembako. Namun ia tak bisa merincikan lebih jelas karena ia harus membuka data terlebih dahulu.
 
"Kalau untuk merincikan di banggar cocoknya. Tidak ada yang kita tutupi. Semuanya transparan. Rp115 milyar itukan perencanaannya, kalau ditanya berapa ada uangnya, APBD itukan bergerak terus. Masuk uang, kita gunakan. Ga ada uang teronggok Rp115 milyar itu. Berapa uang ada, berapa kebutuhan kita belanjakan," jelas Sekda. 
 
Sementara Kepala Bapenda Pekanbaru, Zulhelmi Arifin mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru terus menurun drastis. Dan diperkirakan akan terus merosot hingga bencana Covid-19 ini berakhir. Seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan.
 
"Biasanya pajak hotel Rp 4 milyar satu bulan, ketika bencana Covid hanya Rp 900 jutaan. Pajak restoran biasanya Rp 11 M satu bulan merosot jadi Rp 4,8 milyar, begitu juga pajak tempat hiburan dari Rp 2,1 milyar menurun ke angka Rp 600 juta," kata Zulhelmi.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani mengakui bahwa uang Rp 115 milyar yang selama ini dilaporkan ke DPRD Pekanbaru hanya angka di atas kertas saja.

"Yang jadi pertanyaan mendasar, dananya ada ga? Dari hal ini kita tahu bagaimana sebetulnya. Jadi Pemko dan DPRD kota Pekanbaru bisa mencari solusi mengenai masalah ini. Rapat ini tujuannya untuk mengetahui perkembangan refocusing anggaran, bagaimana kondisi keuangan kita. Kalau memang ada uang ya sampaikan ke kita. Ternyata terbuka kalau Pemko gak ada uang," kata Hamdani

Kemudian kata Hamdani, efek dari pandemi Covid-19 ini sejumlah anggaran dialihkan. Dan hal ini penunjang untuk PSBB.

Ternyata tak hanya PAD yang menurun, dana dari pemerintah pusat juga menjadi kendala. Di mana seharusnya ada anggaran Rp 71 milyar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), realitanya pusat hanya mengirim Rp 40 milyar saja.
 
"Kalau memang dananya tidak ada, kita kan bisa cari solusinya seperti apa. Sampai sejauh ini pemerintah tidak mengajak kita untuk menyelesaikan itu. Sementara fungsi anggaran di kita. Walaupun ada Perpres yang menyatakan pemerintah kabupaten/kota bisa melakukan pengalihan anggaran tanpa melibatkan DPRD. Tapi etikanya kan tetap harus disampaikan. Karena publik bertanya juga ke kita (DPRD, red). Tapi kalau dari bahasanya saya lihat tidak ada minta solusi, artinya Pemko bisa menanggulanginya semua," jelasnya.
 
Hamdani tak mempersoalkan jika Pemko tak melibatkan DPRD dalam menutupi kekurangan dana ini, sebab yang terpenting adalah Pemko bisa mengakomodir kebutuhan 132 ribu KK yang terdampak Covid-19 di Pekanbaru.

Sementara dalam rapat tersebut tampak 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kota Pekanbaru, menyerahkan data masyarakat yang terdampak Covid-19 kepada Sekko Pekanbaru, M Noer. 

Pemberian data tersebut langsung diserahkan Fraksi PDI-P pada saat rapat Refocusing anggaran DPRD Kota Pekanbaru bersama tim Gugus Tugas Covid-19. 

"Beberapa waktu yang lalu ketua DPRD minta seluruh anggota DPRD Pekanbaru untuk meminta data warga yang tidak mampu di daerah pemilihan masing-masing," kata Ketua Fraksi PDI-P, Dapot Sinaga.

Lanjut Dapot surat perintah dari ketua DPRD tersebut bukan hanya ditujukan kepada PDI-P saja, namun juga kepada seluruh anggota DPRD Pekanbaru.

"Mangkanya kita kasih ke Sekda data itu, masalah diterima atau tidak yang penting kami merasa puas," tukasnya.***

Sumber: KoranMX