Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Jokowi Tepis Tudingan UU KPK Baru Gagalkan Penggeledahan Kantor PDIP
RADARPEKANBARU.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menepis tudingan gagalnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor PDIP akibat UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK atau UU KPK hasil revisi. Jokowi menampik tudingan sejumlah pihak yang menyebut produk legislasi di era Jokowi itu melemahkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi.
Menurut Jokowi, 2 OTT di awal kepemimpinan Firli Bahuri cs menunjukkan bahwa UU KPK tak melemahkan. "Buktinya saya sudah sampaikan KPK melakukan OTT, ke Bupati dan KPU meskipun komisonernya masih baru, dewasnya (Dewan Pengawas KPK) masih baru," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menilai bahwa masih banyak aturan pendukung di KPK yang harus dibuat. Hal itu bertujuan untuk memperkuat lembaga antirasuah sekaligus menyingkronkan dengan UU KPK yang baru.
"Saya kira memang di KPK masih banyak aturan-aturan yang harus dibuat dan diperbaharui, dan saya tidak mau berkomentar banyak, nanti dianggap melakukan intervensi," ungkap Jokowi.
Sebelumnya, KPK dikabarkan gagal melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut PDIP, penyelidik KPK tidak memiliki surat lengkap untuk melakukan penggeledahan. Peristiwa ini dibenarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Metro Menteng Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Guntur Muhammad Thariq.
Dia membenarkan adanya isu penyelidik KPK dilarang masuk ke DPP PDI Perjuangan. Menurut Guntur, penyelidik KPK dilarang masuk karena kurangnya persyaratan administrasi terkait penggeledahan tersebut hingga berujung keributan dengan pengamanan dalam (Pamdal) Kantor partai berlambang banteng itu.
"Iya tadi memang ada beberapa orang yang ingin masuk ke dalam, namun memang karena tak lengkap administrasinya, makanya tak bisa," kata Guntur di Jakarta.(mdc)
Airlangga Klaim Khofifah-Emil Sudah Direstui KIM untuk Pilgub Jatim
RADARPEKANBARU.COM - Partai politik Koalisi Indonesi.
Komisi X Bentuk Panja: Anggaran Besar, Mengapa Biaya Pendidikan Kian Mahal?
RADARPEKANBARU.COM - Banyaknya keluhan biaya pendidikan yang kian mahal menjadi anomali di tengah be.
Jokowi Sangat Layak jadi Penasihat Prabowo di Pemerintahan
RADARPEKANBARU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal ditempatkan sebagai penasihat oleh presiden.
Prabowo Belum Bahas Kabinet, Prabowo: Fokus Rumuskan Program Makan Siang Gratis
RADARPEKANBARU.COM - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim bahwa Prabowo Su.
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur Jika Nyalon Pilkada
RADARPEKANBARU.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa calon angg.
Pemprov Sumbar Prioritaskan Jalur Malalak untuk Jalan Alternatif Penghubung Padang-Bukittinggi
RADARPEKANBARU.COM - Pembersihan material longsor di jalur Malalak terus dikebut Pemprov Sumbar mela.