Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Sayed Abubakar Minta Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Pelaku Karhutla
RADARPEKANBARU.COM.Pemerintah pusat dan daerah diminta bertindak tegas terhadap pelaku Karhutla. Karena izin operasi perusahaan perkebunan dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka untuk menimbulkan efek jera harus ada koordinasi pusat dan daerah untuk mencabut izin perusahaan pelaku Karhutla.
"Perlu tindakan tegas baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mencabut izin operasi perusahaan perkebunan pelaku Karhutla. Manajemen perusahaan seperti ini sebaiknya di black list. Jangan lagi boleh mengelola lahan dan hutan untuk usaha perkebunan," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Riau 1, Sayed Abubakar A Assegaf.
Putra Riau asal Siak ini mengatakan, tanpa tindakan dan penegak hukum yang tegas maka bencana asap Karhutla ini akan terus berulang setiap musim kemarau tiba.
Selain menimbulkan bencana asap yang mengganggu kesehatan dan kehidupan masyarakat sehari-hari, tindakan Karhutla sejatinya juga merusak keanekaragaman hayati maupun lingkungan hidup.
Menurut Sayed, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjatuhkan tindakan hukum bagi pelaku kejahatan Karhutla. Pasalnya, izin operasi perusahaan perkebunan yang memanfaatkan lahan dan hutan dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu Bupati/Walikota dan Gubernur maupun pemerintah pusat atau Kementerian KLHK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
"Saatnya para menteri, gubernur, bupati dan walikota menggunakan otoritas yang dimiliki melakukan tindakan tegas dengan mencabut ijin kepada perusahaan pelaku Karhutla. Tindakan ini penting agar ada efek jera sehingga bencana asap Karhutla ini bisa dihentikan," ujar Sayed yang juga politisi Partai Demokrat ini.(ckc)
Polsek Tampan Kini Resmi Ganti Nama Jadi Polsek Binawidya
RADARPEKANBARU.COM - Polsek Tampan yang telah berdiri sejak tahun 1998 lalu, saat ini resmi berganti.
Jabatan Pj Walikota Pekanbaru segera Berakhir, Akan Digantikan Sekda?
RADARPEKANBARU.COM - Masa jabatan Muflihun sebagai Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru hanya tinggal be.
Pendataan Masih Berlangsung, Pedagang Segera Dipindahkan ke Pasar Induk Pekanbaru
RADARPEKANBARU.COM - Proses pendataan pedagang yang akan berjualan di Pasar Induk masih berlangsung..
Kepala Disdik Riau Tersangka Tunggal Korupsi Rp2,3 Miliar
RADARPEKANBARU.COM - Kepala Dinas Pendidikan Riau TFT telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan koru.
Komisi III DPRD Pekanbaru Minta Disdik Pekanbaru Bersiap Pelaksanaan PPDB SD Online
RADARPEKANBARU.COM - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta Dinas P.
Indikator Politik Indonesia: Kelmi Amri Raih Elektabilitas Tertinggi di Pilkada Rohul
RADARPEKANBARU.COM - Kelmi Amri meraih elektabilitas tertinggi sebagai bakal calon bupati di Pilkada.