Resmi Dilaporkan Terkait Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, Komisioner KPU Kuansing Terancam Bui

RADARPEKANBARUCOM - Hari ini masyarakat resmi melaporkan dugaan tindak pidana pemilu terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuantan Singingi (Kuansing) ke Gakkumdu. 

Laporan atas nama Maruli Tamba, ST yang beralamat di Sungai Keranji kecamatan Singingi, Kuantan Singingi, Riau.

Maruli menganggap KPU Kuansing memenuhi unsur formal dan materil, terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Laporan tertanggal 6 agustus 2019 setidaknya berisi enam poin delik materil terkait dengan dokumen bukti-bukti dugaan pelanggaran, salah satu diantaranya lampiran keputusan DKPP dalam pokok perkara 107-PKE-DKPP/IV/2019, dalam upaya melengkapi unsur untuk kiranya bisa diproses tahap penyidikan hingga penyelidikan.

Sebagaimana diketahui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi, Ahdanan, berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatannya, namun belum menyentuh kasus pidananya. 

Ahdanan dan empat anggotanya terbukti telah melanggar kode etik, putusan ini dibacakan Ketua DKPP DR Muhammad bersama dua anggota Ida Budhiati dan Teguh Prasetyo dalam sidang yang digelar di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (31/7).

"Memutuskan, menjatuhkan peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan terhadap teradu I, Ahdanan, selaku Ketua merangkap anggota KPU Kuantan Singingi,” kata Muhammad saat membacakan putusan.

Selain Ahdanan, DKPP juga menjatuhkan sanksi terhadap empat Komisioner KPU Kuantan Singingi lain yakni Wigati Iswandhiari, Yenni Gusneli, Irwan Yuhendi, dan Wawan Ardi selaku Teradu II, III, IV dan V.

Untuk Teradu II Wigati Iswandari, DKPP hanya memberikan peringatan, teradu III, IV dan V mendapat peringatan keras karena dinilai tidak menjalankan tugas secara profesional.

Kelima teradu ini disidangkan berdasar pengaduan Pengadu Suhardiman Amby selaku Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Hanura Provinsi Riau.

Dalam pokok perkara 107-PKE-DKPP/IV/2019, Suhardiman melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik kepada Ketua dan Komisioner KPU Kuantan Singingi karena diduga telah membatalkan secara sepihak DPT yang telah ditetapkan dalam rapat pleno 2 April 2019.

Selain itu, Suhardiman juga meminta DKPP untuk memeriksa para Teradu karena tidak cermat dalam pengesetan logistik yang mengakibatkan kehilangan dan kekurangan surat suara yang berimbas dilakukannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

Disamping itu, para Teradu juga telah melakukan kesalahan prosedur rekapitulasi di tingkat kecamatan di mana para Teradu memerintahkan PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan cara membuka kotak suara Presiden (PPWP) untuk setiap TPS yang berisi formulir model C1 PPWP, C1 DPR RI, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi dan C1 DPRD Kabupaten/Kota, namun yang dibacakan hanya Formulir model C1 PPWP kemudian dilanjutkan dengan TPS lain sampai habis seluruh TPS dalam wilayah kecamatan tersebut.

"Pengadu juga menyesalkan sikap Teradu V, Wawan Ardi yang tertidur saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten sedang berlangsung," kata Teguh Prasetyo yang bergantian membacakan keputusan.

Sementara Teradu III Yenni Gusnaeli memiliki hubungan kekerabatan dengan Pengurus Partai Golkar Joni Alpen.

Dalam poin akhir keputusan, DKPP RI memerintahkan KPU Provinsi Riau untuk menjalankan putusan dan Bawaslu RI agar mengawasi putusan tersebut.

Terhadap enam poin keputusan DKPP itu, Suhardiman Amby selaku Pengadu mengaku kecewa. Meskipun dia tetap menghormati putusan yang sudah dibacakan.

"Kami hormati keputusan DKPP ini, walau pun mengecewakan. Kami akan pertimbangkan untuk mengangkat kasus ini ke dugaan pelanggaran Pidananya," kata Suhardiman menanggapi hasil sidang.

Anggota DPRD Riau ini menyebutkan, pertimbangan yang akan diambilnya adalah mengkaji apakah perkara yang sudah diputuskan DKPP ini masuk dalam ranah pidana.

"Kita akan kaji dulu, mudah-mudahan bisa dilarikan ke tindak pidana umum, tindakkan kriminal," pungkasnya. (radarpku)