Menuju Indonesia Maju 2045, Kemenkeu RI Dorong Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan

RADARPEKANBARU.COM-Guna terwujudnya pencapaian target pembangunan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan melalui pemerintah di bidang ekonomi dan fiskal di daerah.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan data makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI Riznaldi Akbar, PhD dalam Seminar Kemenkeu RI, Selasa (2/7) di Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Menurutnya, melalui pemerataan pembangunan di bidang ekonomi ini nantinya akan menjadi salah satu penunjang terwujudnya Indonesia sebagai negara maju tahun 2045. "Kita optimis, 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Pendapatan perkapita ditahun 2045 akan setara dengan pendapatan perkapita masyarakat di Inggris" tutur Riznaldi.

Kegiatan yang mengusung tema 'Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global' itu turut menghadirkan 2 pembicara dari provinsi Riau yakni Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan provinsi Riau Tri Budiyanto dan Ekonom Universitas Riau Dr. Dahlan Tampubolon, M.Si.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan provinsi Riau Tri Budiyanto mengatakan Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. "Pertumbuhan ekonomi provinsi Riau tahun 2018 sebesar 2,34 %, dengan PDRB sebesar Rp.755,27 triliun peringkat 5 Nasional dengan kontribusi sebanyak 5,04 %" ungkapnya.

Kontribusi yang dilakukan oleh Riau dari sisi penerimaan dan pengeluaran negara antara lain pajak, PNBP dan hibah. Di provinsi Riau, terjadi peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, walaupun masih dibawah target dengan rata-rata pencapaian 78,35 %. 
"Belanja pemerintah yang disalurkan ke provinsi Riau setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Namun, realisasi belanja selalu dibawah target dengan rata-rata pencapaian 87,8 %. Secara keseluruhan pemerintah pusat mengalami defisit anggaran rata-rata Rp.13,7 triliun di provinsi Riau" terang Tri.

Di forum yang sama, Ekonom Universitas Riau Dr. Dahlan Tampubolon, M.Si menilai kinerja APBD di Riau dilihat dari postur pendapatan. Sumber utama pendapatan masih sangat tergantung pada transfer dari pemerintahan pusat yaitu sebesar 78%. "Sementara, pendapatan yang dihimpun dari daerah hanya 21%. Hal ini akan menjadi kurang sehat bagi kondisi fiskal pemerintah daerah" ujarnya.

"Ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat dapat menimbulkan ketidakpastian pendanaan bagi pelaksanaan program pembangunan di daerah" sambung Dahlan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Riau yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Ahmad Hijazi, Instansi/Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-provinsi Riau, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lainnya. (Erik)