Ini Dia Tanggapan Ketua DPRD Bengkalis Terkait APBD 2014 Dibawa ke Provinsi Tanpa Proses Pengesahan
Jamal Abdillah
Bengkalis, (radarpekanbaru.com) - DPRD Kabupaten Bengkalis mengaku belum tahu perihal APBD Bengkalis 2014 dibawa langsung ke Gubenur Riau tanpa melalui proses pengesahan di dewan.
Seperti disampaikan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, Senin (17/2), Dewan tetap membahas RAPBD 2014 kendati info yang beredar menyebutkan bahwa Pemkab telah menyerahkan ke provinsi tanpa disahkan terlebih dahulu oleh legislatif.
''Eksekutif belum ada memberi tahu kita perihal APBD 2014 dibawa ke provinsi. Sampai hari ini Banggar masih membahas KUA-PPAS bersama TAPD,'' ujar Jamal.
Menurut Jamal, jika benar APBD telah dibawa ke provinsi, berarti eksekutif telah meninggalkan rakyat mengingat dewan merupakan representasi rakyat. Di samping itu fungsi legislasi dan budjeting DPRD telah dihilangkan oleh pihak eksekutif,'' (rp/gr)
Seperti disampaikan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, Senin (17/2), Dewan tetap membahas RAPBD 2014 kendati info yang beredar menyebutkan bahwa Pemkab telah menyerahkan ke provinsi tanpa disahkan terlebih dahulu oleh legislatif.
''Eksekutif belum ada memberi tahu kita perihal APBD 2014 dibawa ke provinsi. Sampai hari ini Banggar masih membahas KUA-PPAS bersama TAPD,'' ujar Jamal.
Menurut Jamal, jika benar APBD telah dibawa ke provinsi, berarti eksekutif telah meninggalkan rakyat mengingat dewan merupakan representasi rakyat. Di samping itu fungsi legislasi dan budjeting DPRD telah dihilangkan oleh pihak eksekutif,'' (rp/gr)
Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Momentum Akhiri Bayang-Bayang Jokowi
RADARPEKANBARU.COM - .
Dua Tahun Prabowo-Gibran, DEEP Indonesia Soroti Kondisi Demokrasi
RADARPEKANBARU.COM - Tahun kedua pemerintahan Presid.
Riyan Ade Putra, S.IP Resmi Mendaftar Calon Kepala Desa Lubuk Terap,: "Kades Harus Kreatif Mencari Anggaran Diluar Dana Desa Agar Pembangunan Tak Terhenti"
Radarpekanbaru.com - Riyan Ade Putra,S.IP secara res.
Gugatan Denny Indrayana Cs Kemungkinan Besar Ditolak
RADARPEKANBARU.COM - Mahkamah Konstitusi (MK).