---

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan Lakukan Kunjungan Kerja di Pekanbaru

---

RADARPEKANBARU.COM-Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, mendorong, Gubernur, Walikota, Bupati di Provinsi Riau untuk memberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) bagi para Pedagang Kaki Lima di wilayah setempat atas lahan pemerintah.

"Ini upaya pemerintah membantu memberikan ketentraman dan kemajuan usaha bagi PKL disemua daerah," ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, di Pekanbaru, Kamis saat melakukan kunjungan kerja.

Diakui Ferry Mursyidan Baldan, dalam pengembangan reformasi agraria, PKL menjadi perhatian pihaknya agar bisa mendapatkan sertifikat HGB ditempat mereka berusaha dari masing-masing Pemda.

Tujuannya memberikan kesempatan, ketentraman dan kemajuan berusaha.

"Kami sudah menerbitkan Peraturan Menteri tentang pemberian sertifikat  HGB ini yang diatur maksimal lima tahun," tutur Menteri.

Yang dimaksud PKL penerima sertifikat HGB menurut Menteri adalah mereka yang berjualan sementara dilahan pemda dan masuk dalam pengawasan penataan.

Ia menilai selama ini PKL selalu risau, kuatir digusur dan tidak tentram dalam berusaha. Maka dengan diterbitkannya sertifikat HGB bagi tiap PKL seluas lahan yang mereka gunakan kepastian berdagang itu ada

"Bahkan sertifikat HGB ini bisa agunkan ke bank untuk mendapatkan bantuan modal," tegasnya.

Menteri juga menjamin kepengurusan dan kepemilikan sertifikat HGB ini gratis bagi PKL.

"Makannya dengan pemberian sertifikat HGB ini sesuai jangka waktu yang ditetapkan, diharapkan usaha mereka akan maju dan berkembang tidak lagi selamanya jadi PKL," harapnya.

Menteri juga berpesan dan mendorong pemerintah daerah mendata lahan-lahan miliknya yang bisa digunakan dan diberikan sertifikat HGB bagi PKL.

"Pemda bisa menata PKL," tuturnya.

Menteri juga mengingatkan Pemda agar tidak membiarkan lahan miliknya/negara dalam kondisi kosong tidak termanfaatkan. Karena kalau tidak dipakai Badan Pertanahan Nasional akan melakukan pengambil alihan.

Caranya sebut dia, Pemda akan ditanyai akan diapakan lahan miliknya dan didorong segera membuat proposal penggunaan lahan

"Jika dalam tiga bulan tidak juga ditanggapi proposalnya tidak ada maka lahan akan kami ambil alih," tegas Menteri menutup. (radarpku)