Abridar : Keinginan Kami Untuk Pisah Karna Tidak Ada Faktor Keadilan Sosial

RADARPEKANBARU.COM-Masyarakat Serantau Kampar Kiri-Siak Hulu menaruh harapan besar terhadap Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan pemerintah pusat agar keinginan masyarakat mewujudkan kabupaten baru yakni Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam benar-benar terwujud.

Hal itu disampaikan H Abridar, SH selaku ketua panitia pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam pada acara deklarasi penbentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam yang dihadiri ribuan masyarakat Serantau Kampar Kiri-Siak Hulu, Rabu (17/2/2016) di halaman Balai Adat Kenegerian Lipat Kain.

Pria yang juga mantan anggota DPRD Kampar ini mengungkapkan, masyarakat di dua wilayah itu banyak merasakan ketinggalan kalau dibandingkan kecamatan di perkotaan. "Maka keinginan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Kampar karena tak ada faktor keadilan sesuai Pancasila sila  kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ungkap Abridar.

Ia menjelaskan, sejalan semangat otonomi daerah yang giat melakukan pemekaran, namun di Riau kondisi itu jauh berbeda bila dibandingkan dua provinsi tetangga.

"Seperti di Sumbar ada  28 kabupaten dan kota, Sumut 33 kabupaten dan kota. Kalau dibandingkan dengan Provinsi Riau,  saya rasa hampir sama luas wilayahnya, sementara di Riau hanya ada 12 kabupaten kota. Alangkah wajar ada tambahan daerah pemekaran baru  sehingga bisa mengimbangi provinsi tetangga tersebut," tegas Abridar.

"Wajar rasanya daerah tersebut minta pemekaran. Sudah jelas pemekaran ini dalam rangka percepatan pembangunan dan pertumbuhan, perpendek rentang kendali. Dapat meningkakan kesejahteraan masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi putra putri Serantau Kampar Kiri-Siak Hulu," bebernya.

Pada kesempatan itu H Abridar juga menyampaikan lika liku perjuangan pembentukan Kabupaten Gunung Sailan Darussalam. Rencana ini berawal  pertemuan pada 9-10 Februari 2000 lalu di Istana Kerajaan Gunung Sahilan dan ditindaklanjuti deklrasi di Kuntu yang diikuti tokoh masyarakat,  khalifah, ninik mamak, ulama, tokoh pemuda dari Serantau Kampar Kiri-Siak Hulu.

Pertemuan itu telah menghasilkan 2 keputusan. Pertama adalah memperjuangkan pembentukan Serantau Kampar Kiri dan Siak Hulu menjadi kabupaten otonomi baru.

Kedua, merekomendasikan Serantau Kampar Kiri-Siak Hulu mengadakan musyawarah besar. "Dan disinilah Siak Hulu menyatakan gabung dengan Serantau Kampar Kiri untuk membentuk kabupaten baru," katanya.

Selanjutnya pada 8-29 Februari 2004 diadakanlah musyawarah yang diikuti masyarakat Serantau Kampar Kiri-Siak Hulu yang makin mengokohkan tekad masyarakat.

Abridar menambahkan, dalam perjuangannya sudah beberapa pimpinan maupun panitia yang berganti sebagian telah meninggal dunia.

Pada tahun 2006 sempat dilakukan deklarasi di Gedung DPRD Kampar dan telah membentuk panitia khusus tapi tak membuahkan hasil. "Walau tak membuahkan hasil panitia tetap  semangat Serantau Kampar Kiri-Siak Hulu menjadi kabupaten baru," ulasnya.

Layak Jadi Kabupaten

H Abridar menambahkan, daerah ini layak menjadi kabupaten baru. Dari sisi jumlah kecamatan saat ini telah ada  7 kecamatan di Serantau Kampar Kiri-Siak Hulu yakni Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Siak Hulu.

Di tujuh kecamatan ini terdapat 89 kelurahan dan desa, 292 ribu jiwa lebih dengan luas wilayah 4635,64 km2 atau setara 42,20 persen dari wilayah Kabupaten Kampar.

Lebih lanjut Abridar menyampaikan, perjuangan pemekaran ini seiring dengan berubahnya  undang-undang. Pertama mengacu kepada UU Nomor  32 tahyn 2004 namun 2015  berubah menjadi UU Nomor 23 tahun 2015. "Karena peraturan pemerintah belum keluar maka perjuangan agak terlambat. Maka pada kesempatan siang bahagia ini mohon kepada Ir Lukman Edy sebagai anggta Komisi II dari Riau memperjuangkan jadi kabupaten," ucap Abridar.

Mengacu kepada proposal terdahulu maka sampai saat ini usulan itu masih belum mendapatkan rekomendasi bupati dan gubernur. (sk)