Banyak Kegiatan Mubazir di SKPD Rohil

RADARPEKANBARU.COM - Komisi B DPRD Kabupaten Rokan Hilir meminta agar kegiatan non prioritas dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rohil dihilangkan dalam mata anggaran, karena sangat berdampak terhadap pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) migas.

"Jelas sangat berpengaruh sekali, kegiatan jadi mepet. Artinya kegiatan non fisik harus dihilangkan dalam kegiatan mata anggaran berjalan," kata Ketua Komisi B DPRD Rohil Hendra, Senin.

Dia menilai, pengurangan dana bagi hasil migas terhadap daerah penghasil migas bukan dikarenakan faktor minimnya anggaran pusat, melainkan karena dampak turunnya harga minyak dunia yang secara tidak langsung berimbas terhadap pusat dan daerah.

"Saya juga sudah mendapat laporan tetapi tidak resmi dari Plt Sekda Rohil H. Surya Arfan bahwa tahun ini DBH untuk Rokan Hilir dikurangi pusat. Jadi, terpaksa kita harus kencangkan ikat pinggang," ujar Hendra.

Ia mengusulkan supaya kegiatan di SKPD yang sifatnya tidak urgen dan skala prioritas agar dikurangi, supaya anggaran yang sudah disusun tidak mengganggu jalannya roda pembangunan didaerah.

"Kemarin hasil pembicaraannya supaya kegiatan seperti sosialisasi, kegiatan umum, anggaran rutin dinas dapat dikurangi agar perencanaan kegiatan pembangunan dapat berjalan," jelasnya.

Sebelumnya Plt Sekdakab Rohil H Surya Arfan mengatakan, bahwa pemerintah daerah terpaksa memangkas anggaran rutin di SKPD akibat adanya pemangkasan DBH migas Rp150 miliar oleh Pemerintah Pusat.

"Tahun 2015 lalu, kita pengurangan Rp500 miliar lebih, kemudian tahun 2016 ini terjadi pengurangan lagi Rp150 miliar. Dana yang kita terima triwulan keempat tidak dibayarkan oleh pusat, ditunda bayar sebesar Rp400 miliar lebih," sebut Surya.

Dengan adanya pengurangan itu, jelas Sekda, struktur APBD Rohil yang sudah disepakati dengan legislatif akhir tahun lalu terjadi pergeseran-pergeseran sesuai dengan kemampuan dana yang ada.

"Andaikan dana Rp400 miliar itu tidak disalurkan pemerintah pusat nantinya pada akhir tahun 2016, maka ada sekitar Rp1 triliun lebih kita akan mengurangi semua kegiatan kita," katanya.

Dan, apabila terjadi pengurangan Rp1 triliun lebih, hampir semua kegiatan tidak ada.

"Untuk Pemkab Rohil hanya belanja tidak langsung saja berupa belanja pegawai, belanja listrik serta sejenisnya, karena Rp1,02 triliun yang harus diprioritaskan di APBD itu," imbuhnya. (Ant)