Masa Jabatan Antonio Guterres Berakhir 31 Desember, Pengganti Sekjen PBB Dinilai Rawan Diveto
RADARPEKANBARU.COM - Persaingan dalam menentukan siapa kandidat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pengganti Antonio Guterres semakin ketat. Diplomat asal Kosta Rika, Rebeca Grynpan, sementara ini menjadi kandidat terkuat. Meski demikian, pencalonannya berpotensi menghadapi penolakan dari Amerika Serikat (AS) dan Rusia.
Masa jabatan Guterres akan berakhir pada 31 Desember mendatang. Hingga kini, delapan kandidat telah masuk dalam persaingan untuk menduduki proses tertinggi di organisasi internasional tersebut.
Proses pemilihan semakin rumit mengingat lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB memiliki hak veto. Kelima negara tersebut Adalah AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China. Belum ada kandidat yang dipastikan memperoleh dukungan seluruh negara pemegang hak veto.
Masuknya dua kandidat baru, yakni diplomat Uni Emirat Arab (UEA) Lana Nusseibeh dan kandidat asal Turki Feridun Sinirlioglu, turut memperketat kompetisi. Dosen senior politik dan studi internasional di Open University, Inggris, Georgina Holmes, menilai persaingan tersebut mencerminkan perebutan pengaruh politik ditengah melemahnya kerja sama multirateral.
“Negara-negara anggota tetap (P5) tidak lagi selaras secara politik seperti pada era-era sebelumnya, bahkan jika dibandingkan dengan masa perang dingin,” kata Holmes kepada Al Jazeera.
Berdasarkan jajak pendapat tidak resmi yang digelar secara anonim oleh DK PBB, Grynspan menempati posisi teratas. Dalam pemungutan suara terakhir pada 5 November, dia memperoleh 12 suara dukungan dan 3 suara penolakan.
Grynspan saat ini menjabat sebagai kepala konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Dia dikenal sebagai kandidat yang menjadi penghubung isu keberlanjutan.
Meski unggul dalam jejak pendapat, pencalonan Grynspan belum sepenuhnya aman. Direktur program isu dan institusi global di internasional Crisis Group, Richard Gowan, menilai Grynspan masih berpotensi menghadapi penolakan dari AS dan Rusia.
Sikap Grynspan terhadap sejumlah persoalan internasional dinilai dapat mempengaruhi peluangnya. Dalam beberapa laporan UNCTAD, ia menyampaikan keprihatinan terhadap Tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Sikap tersebut berseberangan dengan dukungan Washington terhadap Israel.
Dia juga pernah berbeda pandangan dengan Rusia terkait keputusan negara tersebut menangguhkan kesepakatan pengiriman biji bijian melalui laut hitam. Meski demikian, tim Grynspan masih berupaya memperoleh dukungan dari negara-negara berpengaruh. Pada April lalu, dia bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk membahas pencalonannya.
Gowan mengatakan, Grynspan masih berharap dapat meyakinkan Washington dan Moskow untuk menerima pencalonannya. Untuk terpilih menjadi Sekjen PBB, seorang kandidat harus memperoleh sedikitnya sembilan suara dukungan dari 15 anggota DK PBB. Selain itu, pencalonannya tidak boleh mendapat veto dari satu pun anggota tetap.
Setelah melalui proses tersebut, kandidat terpilih akan diajukan kepada Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara untuk mendapatkan pengesahan.
Selain Grynspan, Kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) asal Argentina, Rafael Grossi, juga menjadi kandidat kuat. Dalam jajak pendapat terakhir, Grossi memperoleh sembilan suara dukungan dan empat suara penolakan. Namun, kedekatannya dengan Washington dinilai dapat menjadi hambatan, terutama dalam memperoleh dukungan China dan Rusia.
Kandidat lainnya dari Kawasan Amerika Latin dan Karibia adalah Carolyn Rodrigues Brikket dari Guyana, Maria Fernanda Espinosa dari Antigua dan Barbuda, serta Ivonne A-baki dari Ekuador.
Sementara itu, Lana Nusseibeh dari UEA dan Feridun Sinirgioglu dari Turki turut masuk dalam persaingan. Nusseibeh dilaporkan memperoleh dukungan dari AS dan Rusia, tetapi menghadapi penolakan terkait keterlibatan UEA dalam mempersenjatai pasukan paramiliter di Sudan. Tuduhan tersebut telah dibantah UEA.
Nusseibeh memperoleh enam suara penolakan dalam jajak pendapat terakhir. Adapun Sinirlioglu mendapat delapan suara penolakan. Satu kandidat lainnya Adalah Olara Otunnu dari Uganda yang memperoleh sembilan suara penolakan.
Persaingan pemilihan sekretaris jenderal berlangsung saat PBB menghadapi berbagai tekanan. Di bawah kepemimpinan Guterres, organisasi tersebut mendapatkan kritik karena dinilai semakin terpinggirkan dalam sejumlah konflik internasional, termasuk Iran dan Ukraina.
PBB juga menghadapi kritik dari Presiden AS Donald Trump serta persoalan keuangan yang berdampak pada operasional organisasi. Kondisi tersebut bahkan memaksa Lembaga internasional itu merumahkan ribuan staf.
Professor madya ilmu politik di Universitas Stavanger, Norwegia, Ellen Ravndal, menilai sulitnya mencapai kesepakatan dalam pemilihan sekjen mencerminkan peningkatan ketegangan geopolitik.
Sementara itu, Kepala Kantor Jenewa di Pusat Penelitian Kebijakan Universitas PBB, Adam Day, mengatakan proses pemilihan kali ini berlangsung lebih panjang dan ketat dibandingkan pemilihan Guterres pada 2016 maupun Ban Ki-moon pada 2006.
Jika hingga akhir tahun belum ada pengganti yang terpilih, piagam PBB tidak mengatur mekanisme otomatis untuk menunjuk pelaksanaan tugas Sekjen. Karena itu, DK PBB dan badan badan PBB lainnya harus menyepakati mekanisme untuk menjaga kepemimpinan dan operasional organisasi.
Penasihat kampanye '1 for 8 Billion', Ben Donaldson, mengingatkan adanya kekhawatiran bahwa sejumlah negara berpengaruh sengaja memperlambat proses pemilihan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mendorong konfromi politik atau bahkan membuat PBB memasukitahun baru tanpa pemimpin baru.(rep)








