Ekonomi Riau Tumbuh 4,75 Persen, DPRD Tegaskan Pemprov Tak Punya Andil Apa-apa

RADARPEKANBARU.COM - Anggota DPRD Riau, Edi Basri, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak berbuat apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 4.75 persen pada tahun 2026 yang diklaim oleh Pemprov Riau merupakan bentuk kemandirian ekonomi masyarakat. Ia menyebut, Pemprov Riau pada tahun 2026 ini hampir tidak ada kegiatan yang berjalan.

Dikatakannya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis dapat disebut sebagai hasil kerja pemerintah. Apalagi, ketika belanja pembangunan relatif terbatas akibat adanya penguncian anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

"Pertumbuhan ekonomi itu karena ada mekanisme pasar. Ada perputaran uang. Kalau kegiatan proyek pemerintah tidak ada, bagaimana pemerintah bisa mengklaim pertumbuhan itu karena kinerja pemerintah," ujar Edi Basri, Kamis (13/8/2026).

Ia menyebut, salah satu motor utama yang menjaga perputaran ekonomi Riau justru berasal dari aktivitas masyarakat dari sektor perkebunan, terutama kelapa sawit.

Saat ini harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit relatif stabil, bahkan berada di atas Rp3.000 per Kg. Stabilnya harga sawit tersebut dinilai ikut menopang daya beli masyarakat dan menjaga aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

"Pertumbuhan ekonomi itu karena kemandirian masyarakat, khususnya petani perkebunan kelapa sawit. Harga sawit sekarang stabil, bahkan cenderung naik," katanya.

Oleh sebab itu, Ketu Komisi III DPRD Riau itu meminta pemerintah daerah agar tidak sekadar mengklaim pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menunjukkan kebijakan konkret untuk memperkuat sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

"Kalau pemerintah mau mengklaim pertumbuhan ini karena kinerja pemerintah, seharusnya ada anggaran untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Ini tidak ada," sebutnya.

Bahkan dirinya menilai pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa ada pemerintah tetap akan tumbuh sebesar itu.

"Iya, karena pemerintah tidak ada berbuat, anggaran tidak ada, bantuan tidak ada, pembangunan tidak berjalan. APBD kan hanya untuk belanja pegawai, selain itu kan tidak ada," tegasnya.(ckc)