SF Hariyanto Enggan Berkomentar Soal Usulan Provinsi Riau Pesisir

RADARPEKANBARU.COM - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, enggan menanggapi soal wacana pembentukan provinsi baru yang diusulkan oleh masyarakat Riau bagian pesisir.

SF Hariyanto menilai, wacana pembentukan provinsi baru tersebut merupakan hak demokrasi setiap warga negara.

"Kita tidak ada komentar apa-apa, orang mungkin demokrasi, silahkan saja mau ngomong," ujar SF Hariyanto dengan singkat usai Rapat Paripurna di Gedung di DPRD Riau, Senin (27/7/2026).

Perlu diketahui, wacana pembentukan provinsi baru di wilayah pesisir Provinsi Riau kembali mencuat, setelah ratusan perwakilan dan tokoh masyarakat dari Kabupaten Bengkalis, Siak, Kota Dumai, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti melakukan pertemuan dan musyawarah di Hotel The Zuri Dumai, Ahad (26/7/2026).

Dalam pertemuan Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Bagian Pesisir tersebut disepakati pembentukan provinsi baru dimekarkan dari Provinsi Riau serta usulan nama provinsi beserta ibukotanya.

Dalam pertemuan itu hadir Walikota Dumai H Paisal, Bupati Rokan Hilir Bistamam, anggota DPRD Riau seperti Nur Azmi Hasyim, Farida Saad, dan Abdul Kosim.

Hadir pula mantan anggota DPD RI Intsiawati Ayus, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Asisten I Pemkab Siak, Asisten I Pemkab Bengkalis, anggota DPRD kabupaten dan kota lima daerah pesisir, tokoh adat, utusan perusahaan BUMN, BUMD dan swasta.

Ada tiga kesepakatan utama yang dihasilkan dari pertemuan para tokoh, yaitu pertama sepakat terbentuknya provinsi di wilayah pesisir Riau. Kedua mengusulkan nama provinsi baru yakni Provinsi Riau Pesisir atau Provinsi Siak Indrapura. Dan ketiga, mengusulkan calon ibukota provinsi yaitu Kota Dumai, Bagansiapiapi (Rokan Hilir) atau Batin Solapan (Bengkalis).(ckc)