Fraksi PKB DPRD Kampar Inisiasi Ranperda Beasiswa Daerah, Wujudkan Kepastian Hukum Pendidikan dan Dukung RPJMD Kabupaten Kampar

Radarpekanbaru.com – Komitmen DPRD Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terus diperkuat melalui lahirnya inisiatif Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Beasiswa Daerah. Ranperda yang diinisiasi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kampar ini mulai dibahas bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kampar dan Tim Penyusun Naskah Akademik di Ruang Rapat Bapemperda, Senin (20/7/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kampar Mutia Restiana serta dihadiri pimpinan dan anggota Bapemperda, Sekretariat DPRD, tim penyusun naskah akademik, dan pemrakarsa Ranperda.

Sebagai inisiator, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kampar, Ramli, S.Kom, menegaskan bahwa Ranperda Beasiswa Daerah merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat sekaligus memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Kampar.

"Ranperda ini kami gagas sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya kepastian program beasiswa daerah. Pendidikan adalah investasi masa depan. Jangan sampai ada putra-putri Kampar yang memiliki kemampuan dan prestasi tetapi terhenti mengenyam pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya," ujar Ramli.

Menurut Ramli, selama ini bantuan pendidikan memang telah berjalan melalui berbagai program, namun belum memiliki payung hukum daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai jenis beasiswa, mekanisme seleksi, pendanaan, pengawasan, hingga keberlanjutan program. Karena itu, keberadaan Peraturan Daerah dinilai menjadi kebutuhan yang sangat penting agar program beasiswa tidak bergantung pada kebijakan tahunan, melainkan menjadi kebijakan daerah yang berkesinambungan. Hal ini juga sejalan dengan naskah akademik yang menekankan perlunya kepastian hukum, tata kelola yang transparan, dan keberlanjutan program beasiswa daerah.

Ramli juga menegaskan bahwa inisiatif Fraksi PKB selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Kampar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025–2029 di bawah kepemimpinan Bupati H. Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Dr. Hj. Misharti. Salah satu fokus utama RPJMD adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan akses pendidikan dan peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi. 

"Ranperda ini bukan hanya program DPRD, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama mendukung visi pembangunan Kabupaten Kampar. Karena itu kami berharap pembahasannya mendapat dukungan semua pihak sehingga benar-benar melahirkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Dalam pembahasan tersebut, Tim Penyusun Naskah Akademik memaparkan berbagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Ranperda. Kajian tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan beasiswa daerah di Kabupaten Kampar sangat nyata. Selain untuk membantu masyarakat kurang mampu, beasiswa juga diarahkan sebagai instrumen penghargaan bagi mahasiswa berprestasi sekaligus investasi pembangunan SDM daerah yang unggul dan berdaya saing. 

Ke depan, Ranperda ini akan mengatur berbagai aspek penting, mulai dari jenis beasiswa, persyaratan penerima, mekanisme seleksi, penyaluran, pembatalan, pengawasan, hingga sumber pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut, penyelenggaraan beasiswa di Kabupaten Kampar diharapkan berlangsung secara transparan, akuntabel, adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. 

Melalui inisiatif Ranperda Beasiswa Daerah ini, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kampar berharap lahir sebuah regulasi yang mampu memberikan kepastian bagi generasi muda untuk memperoleh kesempatan pendidikan tinggi, memperkuat daya saing daerah, serta menjadi salah satu tonggak pembangunan sumber daya manusia menuju Kabupaten Kampar yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.

(RP)