4.863 Rumah Warga Riau Bakal Direnovasi Jadi Layak Huni

RADARPEKANBARU.COM - Sebanyak 4.863 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Riau ditargetkan akan segera direnovasi menjadi hunian yang sehat, aman, dan layak pada tahun ini. Kepastian tersebut menyusul langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang kini tengah mematangkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kepala Satuan Kerja (Satker) Provinsi Riau Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sumatera III, Suwindar Agung, menjelaskan penerima kriteria calon penerima program ini selain WNI, tentunya harus sudah berkeluarga, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang sah.

"Calon penerima juga harus memilik dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, berpenghasilan maksimal setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir," ujarnya, Senin, 6 Juli 2026.

Selain itu, calon penerima bersedia untuk berswadaya (bergotong royong) membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Ia menyebut bantuan yang berasal dari APBN ini bersifat stimulan dan tidak menanggung 100 persen biaya pembangunan. Pemerintah nantinya akan menyalurkan dana sebesar Rp20 juta per unit.

"Hanya renovasi dengan kerusakan ringan dan sedang. Sementara dengan kerusakan parah masuk pada proses pengajuan baru. Dengan bantuan Rp20 juta yang dibagi atas Rp17,5 pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta pembayaran upah tukang," katanya.

Suwindar menuturkan alur pelaksanaan program ini dilakukan melalui tahapan pembentukan kelompok, di mana warga penerima membentuk kelompok dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dari pemerintah.

"Kelompok tersebut melakukan pemilihan toko bangunan seterusnya dana ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan, yang penggunaannya diawasi dan didampingi agar tepat sasaran. Jadi tidak ada intervensi dari pihak manapun untuk pemilihan toko dan pengerjaan, murni pilihan kelompok penerima," pungkasnya.(roc)